Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pejabat Kementeriaan Pertahanan (Kemenhan) paling rendah tingkat kepatuhannya dalam menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Ada Kementeriaan Pertahanan, jumlah wajib lapornya ada 80 orang. Dari 80 orang ternyata yang baru lapor 10 persen," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1).
Selain Kemenhan, ada sembilan kementerian lainnya dengan tingkat kepatuhan melapor LHKPN terendah yakni, Kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dari data KPK, terdapat 315 pejabat Kemendes PDTT yang wajib lapor, tapi baru 18,41 persen yang menyetorkan LHKPN.
Kemudian ada 130 pejabat Kementeriaan Pemuda dan Olahrga (Kemenpora) yang seharusnya wajib lapor. Namun, baru sekira 19,23 persen yang melaporkan LHKPNnya ke KPK. Di urutan keempat ada Kementeriaan Pariwisata (Kemenpar), dari 106 pejabat wajib lapor, baru 26,42 persen yang telah melaporkan LHKPN-nya.
Selanjutnya Kementeriaan Ristek Dikti, dari 14.216 pejabat yang wajib lapor, baru 27,66 persen yang mematuhinya. Sisanya, Kemendagri, Kementeriaan Ketenagakerjaan, Kementeriaan Koperasi dan UKM, KemenPUPR, dan Kemenko Perekonomian baru diangka 30 sampai 40 persen yang pejabatnya melaporkan LHKPN.
Karena itu, Pahala meminta pimpinan di Kementerian masing-masing dapat menginstruksikan para pejabatnya untuk patuh dalam menyetorkan LHKPN. Dia meyakini, kepatuhan pejabat negara ditentukan dari pimpinan masing-masing lembaga atau instansi.
"Kita mau bilang gini, hampir 100 persen, kepatuhan itu ditentukan oleh kepala instansi. Itu KPK yakin sekali. Kemenkeu itu puluhan ribu, kalau menterinya bilang itu wajib dan tidak boleh orang promosi kalau engga isi LHKPN, Itu selesai semua, pada ngisi," pungkas Pahala. (Pon)
