Dugaan Masa Lalu yang Kelam Ganjalan Sutiyoso Jadi Kepala BIN

Fredy WansyahFredy Wansyah - Minggu, 21 Juni 2015
Dugaan Masa Lalu yang Kelam Ganjalan Sutiyoso Jadi Kepala BIN

Ketua Umum PKPI Letjen TNI (Purn) Sutiyoso bersama dengan rombongan mendaftarkan hasil Munas PKPI Medan ke Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (29/5). (Foto: MerahPutih/Bahaudin Marcopolo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Letjen (Purn) Sutiyoso dinilai tidak layak menduduki jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sutiyoso dinilai tidak akan mudah menyelesaiakan masalah pembenahan HAM di dalam negeri. Bahkan dirinya diduga terganjal masa lalu yang kelam.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dalam konferensi pers "Menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN" di Jakarta, Minggu (21/6). "Banyak dugaan, terlibat catatan kelam," tutur Pigai.

Dalam penetapan nama Sutiyoso, Pigai menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bersikap objektif. Pasalnya, adanya indikasi titipan partai tertentu dalam pecalonan nama Sutiyoso. Meski demikian, ia Pigai tak mengungkap partai mana yang ia maksud.

Sejumlah aktivis yang hadir berharap, apabila benar-benar dilantik, Sutiyoso dapat menuntaskan kasus HAM. Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Jokowi sesuai janji kampanye pilpres 2014. Meski dinilai sulit karena keterkaitan dengan partai tertentu, masalah HAM dapat diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi, perdamaian, maupun jalan hukum. (fre)

Baca Juga:

Tunjuk Sutiyoso Jadi Kepala BIN, Jokowi Balas Budi?

Bang Yos Didesak Tuntaskan Kasus Munir

Peristiwa Kudatuli Sudutkan Bang Yos

#Komnas HAM #Sutiyoso
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
Sutiyoso Buka Alasan Bangun Monorel Jakarta, Kini Lega Proyek Mangkrak Dibongkar
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengaku lega monorel Rasuna Said dibongkar. Proyek yang digagas sejak 2003 dinilai lebih baik ditertibkan daripada mangkrak.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Sutiyoso Buka Alasan Bangun Monorel Jakarta, Kini Lega Proyek Mangkrak Dibongkar
Indonesia
Pramono Anung Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said: Biar Bang Yos Tidur Nyenyak
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan pembongkaran monorel mangkrak di Rasuna Said, demi menghormati Sutiyoso.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Pramono Anung Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said: Biar Bang Yos Tidur Nyenyak
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Bagikan