Andika Pratama
MerahPutih.com - Bareskrim Polri menangkap seorang pria berinisial FA alias Ayong terkait kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berhubungan dengan proyek Asian Games 2018 lalu di Palembang.
Penangkapan ini didasari oleh laporan polisi nomor LP/442/IV/2018 Bareskrim Polri tanggal 3 april 2018. Tersangka ditangkap pada 28 Juni 2020 setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Maret 2020.
Baca Juga
"Subdit III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dengan total kerugian sebesar Rp 8,9 milliar," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono dalam keteranganya, Senin (13/7).
Awi mengungkapkan penangkapan ini berawal saat FA alias Ayong meminta kepada Dirut PT MRU mengirimkan lima tongkang (kapal pengangkut barang) yang berisikan batu split (batu belah) untuk pembuatan embung di Joko Biring pada proyek Asian Games 2018.
Korban awalnya tidak mau, namun dengan tersangka menyampaikan akan mendapatkan uang besar yang berasal dari APBD maupun APBN dan menjamin kelancaran pembayaran dengan jangka waktu paling lama 1 sampe 1,5 bulan.
"Setelah batu split atau batu belah sampai ke tempat pengiriman yaitu di Palembang akhirnya korban menyetujuinya," ucapnya.
Saat batu itu dikirimkan; korban mengaku mendapat kesulitan dalam menagih pembayarannya sehingga tersangka dilaporkan ke pihak kepolisian.
"Namun setelah batu diterima dan dilakukan penagihan muncul beberapa kendala yaitu antara lain staf yang biasanya di hubungi sudah sulit dihubungi dan kemudian dihubungi ke FA atau Ayong tidak pernah memberikan kejelasan waktu pembayarannya," kata dia.
Baca Juga
Atas dasar itu, polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 19 orang saksi atas kasus tersebut. Saat ini, tersangka sudah ditahan di Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut.
Atas perbuatannya FA dipersangkakan atas pasal 379 A KUHP jo Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar. (Knu)
