Dua Kementerian Baru Jokowi Jatah PDIP, Satu Slot Buat Prananda?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 15 Agustus 2019
Dua Kementerian Baru Jokowi Jatah PDIP, Satu Slot Buat Prananda?

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama 2 anaknya, Prananda Prabowo (kiri) dan Puan Maharani (kanan). (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk dua kementerian dalam kabinetnya mendatang. Keduanya ialah Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian yang diharapkan lebih fokus meningkatkan investasi dan ekspor.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, untuk slot menteri tersebut PDIP sudah mempersiapkan strategi agar anak muda bisa aktif secara luas di dunia politik, di lapangan ekonomi, maupun mengekspresikan seluruh energi kreatifnya di bidang kebudayaan.

Baca Juga: Jokowi Diprediksi Prioritaskan Trah Sukarno di Kabinetnya

Kebetulan, Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDIP adalah Prananda Prabowo yang merupakan putra Ketum Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto. (Foto: merahputih.com/Fadli)
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto. (Foto: merahputih.com/Fadli)

"Guna memberikan dukungan terhadap kebijakan presiden tersebut, PDI Perjuangan berpandangan pentingnya dibangun inbound logistic melalui penguatan infrastruktur digital secara terintegrasi, penguatan manajemen, pemasaran, dan kemampuan produksi dengan menerapkan teknologi proses yang paling tepat yang berpijak pada daya inovasi para pemuda Indonesia," kata Hasto, dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Baca Juga: Ma'ruf Amin Sudah Bisiki Jokowi Nama Calon Menteri

Hasto beranggapan, pembentukan dua kementerian baru itu dapat memperkuat kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi.

"Dengan ruang kepemimpinan muda yang lahir melalui proses rekrutmen dan pendidikan kader tersebut, maka partai menyatakan kesiapannya untuk jemput bola atas kebijakan pemerintah yang pro terhadap kaum muda Indonesia untuk berkreasi," imbuhnya.

Pertemuan Mega dan Prabowo
Prananda Prabowo (ke-2 dari kanan) turun mendampingi ibunya Megawati Soekarnoputri saat bertemu Prabowo Subianto di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat (Foto: Dok PDI Perjuangan)

Hasto menyarankan kepada pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur dan ekosistem ekonomi digital yang kondusif untuk mendukung pembentukan dua kementerian itu.

Menurut Hasto, sektor ini harus mendapat perhatian luas dari partai. Hal ini berangkat dari realitas bagaimana PDI Perjuangan menerima dukungan signifikan dari pemilih muda.

“PDI Perjuangan tercatat sebagai partai dengan jumlah kepala daerah dan anggota legislatif terbesar yang diisi anak muda. Dengan ruang kepemimpinan muda yang lahir melalui proses rekrutmen dan pendidikan kader,” tutup petinggi PDIP itu. (Knu)

Baca Juga: Buka-Bukaan, Jokowi Sebut PDIP Terbanyak Dapatkan Jatah Menteri

#PDIP #Prananda Prabowo #Jokowi #Kabinet Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bagikan