Dua Jagoan PKS Tidak Ikut Pertemuan Gerindra Bahas Wagub DKI

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 05 November 2018
Dua Jagoan PKS Tidak Ikut Pertemuan Gerindra Bahas Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan takkan membawa dua jagoan mereka untuk mengisi posisi calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI dalam pertemuan di DPP Gerindra siang nanti. Kedua jagoan PKS itu Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan Eks Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

"Belum (hadir Agung dan Syaikhu)," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dikonfirmasi MerahPutih.com terkait pertemuan yang bakal digelar hari ini, Senin (5/11).

Menurut Abdurrahman , dalam pertemuan nanti yang akan hadir kader PKS di tingkat DPD. Meski belum tahu detail materi pertemuan, dia memastikan nanti akan membahas nama-nama yang akan menggantikan Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI untuk diserahkan kepada DPRD.

"Kan kita nerima undangan, kita dengerin dulu di sana. Kalau ada hajatan kita diundang, tuan rumahnya menyampaikan. Tujuannya mengundang apa? Kan begitu. Baru kita respons," tandas dia.

Kader PKS Ahmad Syaikhu, satu dari dua kader PKS yang diusulkan sebagai kandidat Wagub DKI (MP/Mauritz)

Diberitakan sebelumnya, kader PKS kecewa dengan sikap Partai Gerindra yang secara terang-terangan mendapuk M. Taufik menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah lama kosong ditinggal Sandiaga melenggang maju menjadi cawapres di Pilpres 2019.

PKS pun mulai menebar ancaman dengan memiliki konsekuensi pada nasib capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kontestasi Pilpres 2019 mendatang. "Ya akan berpengaruh pasti. kan ini ketika kader dibawah tidak mau bergerak karena kecewa pasti kemudian mempengaruhi mesin," kata Abdurrahman di Jakarta, Jumat (2/11).

Dengan adanya ancaman ini dan menyelesaikan polemik Wagub DKI Jakarta ini, M. Taufik selaku Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta mengundang PKS pada Senin (5/11) siang nanti. (Asp)

#PKS #Gerindra #Wagub DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan