Dua Alasan Reshuffle Kabinet Mendesak Dilakukan

MerahPutih Peristiwa - Wacana reshuffle (perombakan kabinet) Joko Widodo-Jusuf Kalla berembus kencang. Ada dua alasan yang melatari perombakan kabinet mendesak dilakukan yaitu alasan politik dan ekonomi. 

Ketua Bidang Pembinaan Eksekutif Partai Hanura Erik Satrya Wardhana menilai soal reshuffle kabinet adalah hak prerogratif Presiden Jokowi. Namun, persoalan-persoalan yang timbul menjadi alasan kuat melakukan perombakan kabinet. 

Di sisi politik, Erik membeberkan, ekses pemilu presiden (pilpres) berujung pada terbelahnya parlemen menjadi dua poros kekuatan. 

"Ini bertentangan dengan paham integralisme yang menjiwai pembentukan NKRI. Tidak ada mekanisme konstitusional yang bisa mengkoreksi ekses pilpres itu. Akibatnya proses pemerintahan menjadi tidak efektif," kata Erik dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Sementara di sisi ekonomi, instabilitas politik yang terjadi menjadi salah satu alasan belum terlaksananya program Nawa cita khususnya dalam bidang ekonomi, berjalan dengan baik. 

Erik bercerita, jika para ahli (pengamat) mengatakan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah tidak jelas, Erik menilai itu lebih dikarenakan Nawacita belum bisa terinstitusionalisasi dengan baik. 

"Sayangnya visi misi ini masuk melalui proses politik, harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kalau platfomnya tak bisa terinstitusionalisasi maka implementasi terhambat  beserta dengan turunannya. Kalau ada yang bilang arah ekonomi Jokowi tak jelas ini lantaran Nawa cita belum bisa terinstitusionalisasi dengan baik," jelasnya.  

Jalan keluarnya, sambung Erik, pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan konsolidasi, menyatukan kembali parpol termasuk partai di luar pendukung pilpres. Mengakomodasi mereka dalam pemerintahan. Ini kebutuhan objektif, bukan transaksi politik. Hal itu dinilai penting agar proses kebijakan dapat berjalan dengan baik karena partai yang semula tidak mendukung menjadi mendukung pemerintah. (Bhd)

BACA JUGA:

1. Pakar Politik: Jokowi Harus Cari Indikator saat Reshuffle
2. Pengamat: Tak Ada Kaitannya Rilis Kemenpan RB dengan Isu Reshuffle
3. Isu Reshuffle, Moeldoko Masuk Luhut Terpental
4. Ubedilah: Reshuffle Bukti Lemahnya Konsolidasi Elit Politik
5. Pengamat: Reshuffle Kabinet Harus Besar-Besaran