DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia

Petugas Dishub dan Satpol PP Jakarta Pusat tertibkan kendaraan yang parkir liar. (Foto: Dok. Pemkot Jakarta Pusat).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menaikkan tarif parkir di Jakarta. Hal ini tak hanya bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Yang pertama mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan," kata Pramono dalam acara Jakarta Great Sale di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Selasa (10/6). (Asp).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Parkir DPRD Provinsi Jakarta Jupiter mengungkapkan, wacana Gubernur Pramono Anung untuk menaikan tarif parkir di ibu kota dapat penolakan dari pihak tertentu.

Politikus NasDem DKI ini tegaskan, bukan tarif yang harus dinaikkan, melainkan kebocoran yang harus ditambal.

Baca juga:

Harga Resmi Tarif Parkir Seharian di PRJ: Motor Rp 15 Ribu, Mobil Rp 35 Ribu

"Ya, kami tadi juga sudah mendengar masukan dari para ahli bahwa untuk tarif parkir mereka tidak setuju untuk dinaikkan," kata Jupiter, Rabu (25/6).

Tarif parkir di Jakarta saat ini sudah terbilang tinggi, yakni Rp 5.000 per jam. Kenaikan tarif justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan tidak serta-merta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Yang harus dilakukan adalah potensi kebocoran yang terjadi. Jadi bukan untuk menaikkan tarif parkir," paparnya.

Jupiter menekankan, solusi atas persoalan parkir di Jakarta bukan sekadar menaikkan angka, tetapi merombak sistem dan aturan secara menyeluruh.

"Perlu ada kajian komprehensif, perubahan perda, dan regulasi yang lebih ketat agar tak ada lagi pembiaran terhadap parkir liar," ucap dia.

NasDem menyoroti pentingnya digitalisasi pembayaran, mulai dari sistem cashless, penggunaan mesin EDC hingga pemanfaatan QRIS sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi PAD dari sektor parkir.

"Kalau ingin pendapatan naik, sistemnya yang harus dibenahi. Salah satunya dengan menggandeng pihak kepolisian," tutupnya. (*)

#Parkir #Parkir Liar #DPRD Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menegaskan operator parkir yang tak memiliki izin harus segera ditindak tegas.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Indonesia
11 Ruas Jalan Jakarta Kini Layanani Pemesanan Parkir Online Via JakParkir
Sistem pemesanan parkir melalui aplikasi online JakParkir sudah bisa melayani 11 ruas jalan di wilayah Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 Agustus 2025
11 Ruas Jalan Jakarta Kini Layanani Pemesanan Parkir Online Via JakParkir
Indonesia
Dishub DKI Jakarta Resmi Umumkan 34 Kantong Parkir Super Strategis untuk Malam Pesta Rakyat HUT RI di Monas, Cek Daftar Lengkapnya
Untuk Malam Perayaan HUT ke-80 RI, jumlah kantong parkir diperluas hingga 34 titik
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Dishub DKI Jakarta Resmi Umumkan 34 Kantong Parkir Super Strategis untuk Malam Pesta Rakyat HUT RI di Monas, Cek Daftar Lengkapnya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Bagikan