DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

Ilustrasi: Juru pakir Jalan Boulevard Raya Kelapa Gadung, Kota Jakarta Utara menggunakan rompi dan seragam pakir dalam sosialisasi uji coba aplikasi JakParkir, Rabu (27/1/2021). ANTARA/HO-Kominfotik J

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta berencana segera berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperkuat perbaikan sistem parkir di ibu kota.

Ketua Pansus, Jupiter, mengonfirmasi bahwa DPRD DKI telah melayangkan surat resmi untuk bertemu langsung (audiensi) dengan Gubernur.

Pertemuan ini rencananya akan melibatkan Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta seluruh pihak berkepentingan (stakeholder) lainnya.

Baca juga:

Dorong Parkir Jakarta Wajib Non Tunai, Gubernur Pramono: Semua Pendapatan akan Masuk Kas Daerah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyoroti peningkatan drastis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Menurut Wibi, target yang melonjak dua kali lipat, dari Rp40 miliar menjadi Rp100 miliar, perlu dikaji lebih jauh. Ia merasa janggal dengan waktu kemunculan target ini.

“Begitu pansus ini terbentuk, baru muncul target naik dua kali lipat. Ini suatu keanehan,” ujar Wibi.

Wibi menegaskan bahwa Pansus perlu berdialog langsung dengan Gubernur untuk menyelidiki potensi masalah dalam pengelolaan parkir, terutama jika ada indikasi penyimpangan.

Baca juga:

Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun

“Kalau ada indikasi oknum di dalam, teman-teman pansus harus segera meminta waktu dan dukungan penuh dari Gubernur,” terang Wibi.

Inisiatif audiensi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan memastikan tata kelola parkir di DKI Jakarta berjalan akuntabel dan sesuai kepentingan masyarakat.

#Parkir #Parkir Liar #Tarif Parkir #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Pemprov DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Pansus perlu berdialog langsung dengan Gubernur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem merit
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Indonesia
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Asosiasi pedagang Pasar Pramuka mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan audiensi soal kenaikan biaya sewa kios.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Indonesia
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal juga harus mendapatkan kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Indonesia
Pemprov DKI dan BP Danantara Bersinergi Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
CEO Danantara sebut pengembangan proyek PLTSA akan mulai dilakukan pada awal November 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Pemprov DKI dan BP Danantara Bersinergi Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Indonesia
Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Pramono mendorong seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal guna pembangunan berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bingung banyak warga yang mengadu lewat Instagram. Sebelumnya, aduan warga dicueki oleh JAKI.
Soffi Amira - Rabu, 08 Oktober 2025
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Indonesia
Menteri Purbaya Ungkap Alasan Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Paling Besar
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut dilakukan secara proporsional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Menteri Purbaya Ungkap Alasan Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Paling Besar
Bagikan