DPRD Sebut Teknologi RDF Lebih Optimal Ketimbang Buat Pulau Sampah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 17 Agustus 2024
DPRD Sebut Teknologi RDF Lebih Optimal Ketimbang Buat Pulau Sampah

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran:
14
Audio:

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai penggunaan teknologi refuse derived fuel (RDF) dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) jauh lebih optimal sebagai solusi mengurai masalah sampah di Jakarta. Keduanya lebih efektif dibandingkan membuat Pulau Sampah di Kepulauan Seribu yang memerlukan kajian sebesar awal Rp 250 juta.

“Sebaiknya memang lebih menguatkan pada kegiatan-kegiatan yang ada di daratan ya, seperti pemanfaatan RDF di Rorotan dan Bantargebang. Lebih baik kita fokus ke sana,” ujar Nova, dalam keterangannya, Jumat (16/8).

Baca juga:

Wujudkan Komitmen Jakarta sebagai Kota Global, Dinas LH DKI Resmikan Pembangunan RDF Plant Rorotan

Pasalnya, wacana membuat Pulau Sampah sebagai tempat pembuangan akhir justru berpotensi menimbulkan masalah baru di Jakarta.

Salah satu kekhawatiran jangka panjang yakni mengancam biota laut. Sampah yang tercecer saat pengangkutan juga menambah beban lingkungan.

“Kita kan tahu beban sampah di Jakarta sudah hampir 8.000 ton. Artinya, pengelolaan sampah di pulau reklamasi itu bisa merusak biota laut, kurang layaklah kalau misalnya kita mengorbankan pulau itu untuk pengelolaan sampah,” tutur Nova.

Baca juga:

Sampah di Sepanjang Rel Ancam Keselamatan Perjalanan Kereta Api

Ia mengungkapkan, wacana pembuatan pulau sampah hasil mengadopsi Singapura dan Maldives tak bisa diterapkan di Jakarta.Sebab Jakarta berbeda dengan negara-negara tersebut.

“Paling penting kita tidak inginkan nanti sampah-sampah itu tercecer di lapangan. Jangan juga kita menambah beban baru,” tandas Nova.

#Sampah #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Bagikan