Akhirnya, DPRD Tunda Pemilihan Wagub DKI Sampai 6 April

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 27 Maret 2020
Akhirnya, DPRD Tunda Pemilihan Wagub DKI Sampai 6 April

Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta akhirnya melunak untuk menunda pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta hingga Senin 6 April 2020 mendatang. Sedianya penetapan pendamping Anies digelar hari ini Jumat (27/3) dalam rapat paripurna.

Penundaan pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (26/3) kemarin.

Baca Juga

Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Bakal Banyak Belajar dari Sandi

"Pemilihan Wagub dilaksanakan pada 6 April," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M. Taufik.

Penundaan itu menghargai seruan pemerintah agar tidak berkegiatan yang sifatnya berkerumunan untuk mencegah penularan penyebaran virus corona yang kini terus meningkat di Jakarta.

"Kita memang ada edaran gubernur, kemudian ada maklumat Kapolri, dan imbauan pemerintah pusat juga. Jadi kita harus kita hargai," ungkap Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Sementara itu, ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI Faranzandy Fidinansya menuturkan pengunduran jadwal pemilihan wagub hingga awal April 2020 ini disesuaikan dengan keputusan pemda DKI yang menentukan ambang masa tanggap darurat COVID-19 yang berakhir pada 6 April 2020 ini.

"Pemilihan Wagub akan diselenggarakan tanggal 6 April. Tepat edaran dari gubernur selesai," jelasnya.

Baca Juga

Cawagub PKS Minta Riza Patria Fokus Jadi Anggota DPR Saja

Saat ini sudah ada dua nama cawagub di tangan DPRD DKI yakni Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis berasal dari PKS. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Wagub DKI Jakarta #PKS Gerindra Rebutan Wagub DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan