DPRD Evaluasi Disparbud DKI Soal Promosi Kepulauan Seribu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 05 November 2019
DPRD Evaluasi Disparbud DKI Soal Promosi Kepulauan Seribu

Komisi B DPRD DKI dorong Disparbud gencarkan promosi Kepulauan Seribu. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk meningkatkan kualitas promosi wisata Kepulauan Seribu pada anggaran yang diusulkan dalam KUA-PPAS tahun 2020.

Anggota Komisi B DPRD DKI Nur Afni Sajim menilai, Pulau Seribu yang saat ini telah menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional belum berhasil mendongkrak angka kunjungan wisatawan mancanegara.

Baca Juga:

Pulau Dua Barat Dijual Online, Bupati Kepulauan Seribu: Kita Lagi Cari Tahu

"Ini salah satu pekerjaan rumah kita. Salah satunya dengan menggencarkan promosi hingga pariwisara di sana (agar) berdampak pada perekonomian warga," kata Afni di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Agar promosi berlangsung efektif, Afni menyarankan Disparbud mengandalkan teknologi informatika, semisal membuat aplikasi khusus juga memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di Kepulauan Seribu.

Pemandangan jernihnya air laut di Pulau Macan, Kepulauan Seribu (Foto: Instagram/thisisindonesian)
Pemandangan jernihnya air laut di Pulau Macan, Kepulauan Seribu (Foto: Instagram/thisisindonesian)

"Ini semua untuk mempermudah orang-orang agar bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan yang ada di Kepulauan Seribu," jelasnya.

Dalam usulan anggaran KUA-PPAS 2020, Disparbud DKI mengusulkan anggaran promosi wisata sebesar Rp3 miliar. Sebear Rp1 miliar untuk pembinaan pelaku seni dan Rp525 juta untuk pendamping pelaku usaha wisata.

Baca Juga:

Dihantam Cuaca Buruk, Kunjungan Wisatawan di Kepulauan Seribu Turun

Kepala Sudinparbud Kabupaten Kepulauan Seribu Cucu Ahmad Kurnia mengakui memang untuk saat ini promosi wisata Pulau Seribu masih sangat kurang.

“Menurut hasil survei kami, memang sangat kurang promosi. Terbukti warga Jabodetabek saja yang tahu tentang kegitan di sana baru 32 persen, mereka tahu ada Pulau Seribu, tapi tidak tahu isinya apa, berapa biaya ke sana, apa saja yang bisa dilihat dan program-programnya,” katanya.

Pulau Kelapa di gugusan Kepulauan Seribu (Foto: Instagram/thisisindonesian)
Pulau Kelapa di gugusan Kepulauan Seribu (Foto: Instagram/thisisindonesian)

Cucu menuturkan, pada tahun 2020 pihaknya akan terus berupaya meningkatkan promosi melalui media sosial, serta mengadakan pameran di pusat perbelanjaan.

"Makanya itu kita akan genjot promosi lewat sosial media yang bersifat selling, seperti pameran di Mall dan info-info media mainstream," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Umbar Tantangan Saat Rapat Musrenbang Kepulauan Seribu

#Kepulauan Seribu #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan