DPRD DKI Umbar Janji Tuntaskan Banjir dan Macet Lima Tahun Mendatang


Suasana rapat paripurna pengumuman pimpinan dan fraksi DPRD DKI periode 2024-2029. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)
MERAHPUTIH.COM - PENANGANAN banjir dan kemacetan menjadi program prioritas DPRD DKI Jakarta pada APBD 2025. Legislator Kebon Sirih berjanji akan menuntaskan dua masalah tersebut lima tahun mendatang.
Salah satu program yang akan difokuskan Dewan DKI, yakni penuntasan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 7 kilometer di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. “Kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, ruang terbuka hijau yang harus kami tuntaskan dalam lima tahun mendatang," kata Wibi dalam keterangannya, Jumat (11/10).
Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah DKI untuk menangani berbagai persoalan Kota Jakarta. Politikus Partas NasDem ini berharap seluruh permasalahan dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Baca juga:
DPRD DKI Tetapkan AKD Pimpinan Komisi dan Badan Periode 2024-2029
"Tentu ini harus bekerja sama dengan eksekutif, kerja sama dan bagaimana kepemimpinan di masa depan. Gubernur di masa depan berpengaruh," tutur Wibi.
Sebelumnya, pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta telah menandatangani Pakta Integritas Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (8/10).(Asp)
Baca juga:
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit

Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
