DPRD DKI Sesalkan Perhatian Pemprov yang Kurang terhadap Program Bank Sampah


DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyesalkan sikap Pemprov yang dinilai masih kurang memperhatikan program Bank Sampah, sehingga antusias masyarakat sangat minim untuk mengelola sampah.
Alasan kurang menariknya warga pada Bank Sampah, dikarenakan sampah organik maupun anorganik, serta hasil olahan daur ulang dihargai rendah atau murah.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk turut andil dalam program Bank Sampah yang dibuat warga di lingkungannya.
"Harga sampah daur ulang semakin turun, tidak ada campur tangan dari Pemprov untuk stabilisasi harga. Sehingga minat masyarakat atau pengelola jadi berkurang sedikit demi sedikit," kata Dedi dalam keteranganya, Senin (15/7).
Baca juga:
DPRD DKI Terus Berjuang agar Sekolah Swasta di Jakarta Gratis
Padahal, menurut dia, mendaur ulang sampah organik dapat memberikan manfaat banyak bagi lingkungan. Salah satunya yakni membuat pupuk kompos dan pembibitan magot.
Oleh karena itu, ia mengimbau Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memfasilitasi wilayah yang memiliki program Bank Sampah.
Harapan dia, program terus berjalan, bermanfaat bagi lingkungan sekitar, serta mengurangi volume sampah yang akan dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
"Ini harus terfasilitasi dengan baik, misalnya pengadaan bibit dan pengembangbiakan magot. Ini enggak perlu mengeluarkan anggaran yang besar," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan

Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September

Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
