DPRD DKI Sebut Lebih dari 2 Ribu Sekolah Swasta di Jakarta akan Gratis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 17 Agustus 2024
DPRD DKI Sebut Lebih dari 2 Ribu Sekolah Swasta di Jakarta akan Gratis

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Program sekolah swasta gratis direncanakan akan diterapkan pada 2025. DPRD DKI Jakarta menyebut, sudah ada 2 ribu lebih sekolah swasta di Jakarta yang bergabung dalam program sekolah gratis tersebut.

Komisi E DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta sendiri akan segera menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.

“Soal sekolah swasta gratis ada 2.176 sekolah swasta nanti akan gratis. Tetapi 415 sekolah swasta yang tidak masuk (memilih tidak ikut) dalam program sekolah gratis,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, Jumat (16/8).

Baca juga:

Ketua DPRD DKI Minta Disdik Matangkan Kebijakan Sekolah Gratis

Diharapkan, penerapan program sekolah gratis tidak berdampak pada para penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mahasiswa dan mahasiswi ini harusnya tetap bisa menikmati program subsidi pendidikan tinggi dari Pemprov DKI Jakarta.

“Saya melihat banyak program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dikurangi. Termasuk KJMU. Padahal efek dari KJMU itu tidak kita lihat sekarang, tetapi nanti 15 sampai 20 tahun yang akan datang,” tutur Jhonny.

Ia mencontohkan, program beasiswa di era pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, banyak program beasiswa dikucurkan. Misalnya, Program Beasiswa Supersemar, dan saat ini para penerima beasiswa itu telah mengabdi dan berperan besar dalam kemajuan Bangsa Indonesia.

Baca juga:

Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Program Sekolah Gratis

“Saya khawatir kalau kita tidak perhatikan hal-hal ini nanti disparitas antara orang kaya, orang pintar dengan orang miskin itu semakin senjang di Jakarta ini,” ungkap Jhonny.

Secara filosofis, baik APBD maupun APBN berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan dan menekan kesenjangan sosial.

Melalui beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi Jakarta merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan keadilan dan mengurangi kesenjangan.

“Saya tahu kita semua paham bahwa APBD dan APBN itu punya fungsi distributif yaitu bagaimana melalui APBD itu kita bisa mengurangi kesenjangan melalui subsidi, termasuk dalam hal ini beasiswa,” tandas Jhonny.

#Sekolah #Sekolah Gratis #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Bahasa Portugis Jadi Mata Pelajaran di Sekolah, Komisi X DPR Pertanyakan Manfaat di Kurikulum
Bahasa Portugis akan menjadi mata pelajaran di sekolah. Komisi X DPR pun mempertanyakan manfaatnya di kurikulum sekolah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Jadi Mata Pelajaran di Sekolah, Komisi X DPR Pertanyakan Manfaat di Kurikulum
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Bagikan