DPRD DKI Sebut Lebih dari 2 Ribu Sekolah Swasta di Jakarta akan Gratis

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Program sekolah swasta gratis direncanakan akan diterapkan pada 2025. DPRD DKI Jakarta menyebut, sudah ada 2 ribu lebih sekolah swasta di Jakarta yang bergabung dalam program sekolah gratis tersebut.
Komisi E DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta sendiri akan segera menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.
“Soal sekolah swasta gratis ada 2.176 sekolah swasta nanti akan gratis. Tetapi 415 sekolah swasta yang tidak masuk (memilih tidak ikut) dalam program sekolah gratis,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, Jumat (16/8).
Baca juga:
Ketua DPRD DKI Minta Disdik Matangkan Kebijakan Sekolah Gratis
Diharapkan, penerapan program sekolah gratis tidak berdampak pada para penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mahasiswa dan mahasiswi ini harusnya tetap bisa menikmati program subsidi pendidikan tinggi dari Pemprov DKI Jakarta.
“Saya melihat banyak program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dikurangi. Termasuk KJMU. Padahal efek dari KJMU itu tidak kita lihat sekarang, tetapi nanti 15 sampai 20 tahun yang akan datang,” tutur Jhonny.
Ia mencontohkan, program beasiswa di era pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, banyak program beasiswa dikucurkan. Misalnya, Program Beasiswa Supersemar, dan saat ini para penerima beasiswa itu telah mengabdi dan berperan besar dalam kemajuan Bangsa Indonesia.
Baca juga:
“Saya khawatir kalau kita tidak perhatikan hal-hal ini nanti disparitas antara orang kaya, orang pintar dengan orang miskin itu semakin senjang di Jakarta ini,” ungkap Jhonny.
Secara filosofis, baik APBD maupun APBN berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan dan menekan kesenjangan sosial.
Melalui beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi Jakarta merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan keadilan dan mengurangi kesenjangan.
“Saya tahu kita semua paham bahwa APBD dan APBN itu punya fungsi distributif yaitu bagaimana melalui APBD itu kita bisa mengurangi kesenjangan melalui subsidi, termasuk dalam hal ini beasiswa,” tandas Jhonny.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
