Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Program tertib administrasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, dengan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang sudah tak berdomisili di Jakarta, dinilai sudah tepat.
Anggota Komisi A DRD DKI Jakarta Khotibi Achyar menilai, program tertib administrasi itu dapat meminimalisasi penyalahgunaan hak penerima manfaat bantuan sosial (Bansos).
Bansos yang dimaksud yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Penerima dana bansos Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ), dan lainnya.
"Bansos ini kan ada yang kurang tepat sasaran. Ada juga misalnya oknum RT atau RW yang nakal, dimanfaatinlah NIK itu, karena kita tau biasanya yang keluar (dapat Bansos) itu warga yang ekonominya dibawah," ujar pria yang akrab disapa Haji Beceng di Jakarta, dikutip Jumat (14/6).
Baca juga:
Terlebih persoalan administrasi kependudukan merupakan masalah klasik yang sudah menjadi perhatian sejak dahulu. Oleh karena itu program penyisiran NIK warga Jakarta yang tak lagi berdomisili di Ibu Kota mutlak diperlukan.
"Itu saya rasa dari dulu itu demikian. Itu banyak yang menyalahgunakan NIK ini. Maka saya sangat setuju untuk ditertibkan. Jangan sampai punya NIK jakarta dipakai di luar daerah," tandas dia.
Rencana penertiban administrasi kependudukan telah dilakukan Dinas Dukcapil DKI Jakarta mulai bulan Maret 2024.
Baca juga:
Pj Heru Tanggapi Kritik Ahok soal Penonaktifan NIK Warga Jakarta
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Israyani mengatakan, program tertib administrasi diharapkan berdampak pada penyaluran Bansos yang tepat sasaran.
Lantas ia meminta, penyaluran Bansos sesuai dengan nama dan alamat (by name by addres).
"Penertiban data dan administrasi kependudukan ini penting agar Bansos yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta betul-betul diterima oleh mereka yang ber-KTP atau NIK di Jakarta dan tinggal di wilayah DKI Jakarta," ucapnya.
Baca juga:
Pj Heru Sebut Penonaktifan NIK untuk Mengindari Masalah Perbankan
Menurut dia, akurasi data kependudukan yang berkualitas memiliki banyak manfaat bagi kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah pendapatan ratio pajak berdasarkan data konsumen di Jakarta.
“Sehingga konsumsi mereka juga akan memberikan pajak yang masuk sebagai pendapatan daerah bagi DKI Jakarta," ungkap Israyani. (Asp)
