Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, meminta Pemprov DKI untuk melakukan antisipasi terkait stabilisasi ketahanan pangan di tengah gejolak konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.
"Di tengah situasi Timur Tengah yang tidak sedang baik-baik saja, kita harus menjaga ketahanan pangan di Jakarta," kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).
Khoirudin menyebutkan, Pemprov DKI bersama DPRD juga tengah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan khusus bagi Jakarta, termasuk dalam memastikan ketersediaan pangan bagi warganya.
Khoirudin mengingatkan, Jakarta berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki sawah maupun lahan pertanian.
Baca juga:
Saat 11.000 Serang ke Iran Akhirnya Bikin Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Dampak Perang
Ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain membuat pengawasan stok menjadi krusial, terutama di tengah potensi gangguan rantai pasok global.
"Jakarta tidak memiliki sawah atau lahan pertanian, sehingga kita harus memastikan ketersediaan pangan untuk 11,6 juta penduduk tetap aman," ucapnya.
Jadi, DPRD DKI telah meminta Gubernur Pramono Anung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan guna memastikan stok tetap terkendali.
Meski mengakui adanya kekhawatiran, Khoirudin menyebut hingga kini belum ada dampak signifikan terhadap pasokan pangan di ibu kota. Ia menekankan pentingnya menjaga cadangan strategis.
Baca juga:
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
"Biasanya saat Idulfitri, stok beras di gudang harus mencapai 12.500 ton. Peredaran minimal 30 ribu ton, dan itu harus aman untuk 2 hingga 3 bulan ke depan," ungkapnya.
Ia memastikan akan turun langsung melakukan sidak dalam waktu dekat untuk mengecek ketersediaan beras di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat menjamin stabilitas pasokan dan mencegah gejolak harga di tengah ketidakpastian global. (Asp)
