DPRD DKI Minta Pemasangan CCTV di Jakarta Harus Terencana, Bukan Sekadar Tambah Titik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
DPRD DKI Minta Pemasangan CCTV di Jakarta Harus Terencana, Bukan Sekadar Tambah Titik

Ilustrasi CCTV. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta didesak melakukan kajian mendalam sebelum memasang kamera CCTV di berbagai area publik. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah melakukan analisis pemantauan yang komprehensif terkait kebutuhan CCTV, misalnya untuk memantau debit air, kepadatan lalu lintas, hingga wilayah yang rentan terhadap tindak kriminal.

“Selama ini, belum pernah ngelihat dilakukan kajian-kajian seperti itu. Jadinya kan mubazir. Makanya perlu dilakukan Grand desain terhadap CCTV,” ujar Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua, Jumat (18/5).

Baca juga:

Pemprov DKI Jakarta Mulai Pasang 100 CCTV di Permukiman Padat Penduduk pada Mei 2025

Inggard juga mengimbau Diskominfotik DKI Jakarta untuk menyesuaikan jenis CCTV yang dipasang dengan kebutuhan spesifik setiap wilayah, seperti kamera surveillance, analytic, atau local area network. Ia menyoroti program pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan warga sebagai bagian dari visi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menekan angka kriminalitas di tingkat masyarakat.

Lebih lanjut, Inggard menjelaskan pentingnya kajian menyeluruh terkait tujuan, manfaat, lokasi, dan jenis kamera yang dibutuhkan.

Ia menekankan bahwa pemasangan CCTV di ruang publik sangat krusial bagi warga, mengingat tingginya potensi kriminalitas dan tawuran di Jakarta, serta masalah pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum. Pengamanan melalui CCTV dinilai penting agar Jakarta siap menjadi kota bisnis berskala global.

"Jika tidak tertib, aman, dan kondusif, sulit menarik investasi. Keberadaan CCTV dapat membantu menciptakan keamanan," ujar Inggard. Ia juga menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus responsif terhadap temuan dari CCTV agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Baca juga:

LBH Jakarta Kritik Rencana Gubernur Pramono Pasang CCTV di Pemukiman: Ancam Hak Privasi Warga

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan pihaknya sedang menyusun Grand Design CCTV. Kajian mendalam akan dilakukan untuk menentukan kebutuhan CCTV di berbagai wilayah DKI Jakarta.

Budi juga mengungkapkan bahwa BPKP mempertanyakan apakah pengadaan CCTV sebaiknya dilakukan secara mandiri atau melalui sistem sewa. Ia menambahkan bahwa pemasangan CCTV di berbagai lokasi merupakan salah satu indikator menuju Jakarta sebagai kota global atau smart city.

#CCTV #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membantah CCTV dimatikan saat demo 27 Agustus 2026 lalu.
Soffi Amira - Senin, 31 Agustus 2026
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Indonesia
Demo Jakarta Berujung Anarkis, Pemprov DKI Geram CCTV Pejompongan Dirusak Massa
Aksi demo di Jakarta berujung anarkis dengan perusakan CCTV publik di kawasan Pejompongan. Diskominfotik DKI Jakarta sangat menyayangkan insiden ini dan siap tindak tegas pelaku
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 Agustus 2026
Demo Jakarta Berujung Anarkis, Pemprov DKI Geram CCTV Pejompongan Dirusak Massa
Bagikan