DPRD DKI Minta Pemasangan CCTV di Jakarta Harus Terencana, Bukan Sekadar Tambah Titik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
DPRD DKI Minta Pemasangan CCTV di Jakarta Harus Terencana, Bukan Sekadar Tambah Titik

Ilustrasi CCTV. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta didesak melakukan kajian mendalam sebelum memasang kamera CCTV di berbagai area publik. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah melakukan analisis pemantauan yang komprehensif terkait kebutuhan CCTV, misalnya untuk memantau debit air, kepadatan lalu lintas, hingga wilayah yang rentan terhadap tindak kriminal.

“Selama ini, belum pernah ngelihat dilakukan kajian-kajian seperti itu. Jadinya kan mubazir. Makanya perlu dilakukan Grand desain terhadap CCTV,” ujar Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua, Jumat (18/5).

Baca juga:

Pemprov DKI Jakarta Mulai Pasang 100 CCTV di Permukiman Padat Penduduk pada Mei 2025

Inggard juga mengimbau Diskominfotik DKI Jakarta untuk menyesuaikan jenis CCTV yang dipasang dengan kebutuhan spesifik setiap wilayah, seperti kamera surveillance, analytic, atau local area network. Ia menyoroti program pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan warga sebagai bagian dari visi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menekan angka kriminalitas di tingkat masyarakat.

Lebih lanjut, Inggard menjelaskan pentingnya kajian menyeluruh terkait tujuan, manfaat, lokasi, dan jenis kamera yang dibutuhkan.

Ia menekankan bahwa pemasangan CCTV di ruang publik sangat krusial bagi warga, mengingat tingginya potensi kriminalitas dan tawuran di Jakarta, serta masalah pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum. Pengamanan melalui CCTV dinilai penting agar Jakarta siap menjadi kota bisnis berskala global.

"Jika tidak tertib, aman, dan kondusif, sulit menarik investasi. Keberadaan CCTV dapat membantu menciptakan keamanan," ujar Inggard. Ia juga menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus responsif terhadap temuan dari CCTV agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Baca juga:

LBH Jakarta Kritik Rencana Gubernur Pramono Pasang CCTV di Pemukiman: Ancam Hak Privasi Warga

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan pihaknya sedang menyusun Grand Design CCTV. Kajian mendalam akan dilakukan untuk menentukan kebutuhan CCTV di berbagai wilayah DKI Jakarta.

Budi juga mengungkapkan bahwa BPKP mempertanyakan apakah pengadaan CCTV sebaiknya dilakukan secara mandiri atau melalui sistem sewa. Ia menambahkan bahwa pemasangan CCTV di berbagai lokasi merupakan salah satu indikator menuju Jakarta sebagai kota global atau smart city.

#CCTV #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Pemerintah menetapkan besaran alokasi dana khusus guna memastikan proses renovasi total berjalan sesuai standar keamanan gedung
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Bagikan