DPRD DKI Minta Disdik Anggarkan Sekolah Negeri dan Swasta Gratis di APBD-P 2024
Ilustrasi sekolah. (Foto: MerahPutih.com/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta diminta untuk menganggarkan persiapan sekolah negeri dan swasta gratis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (APBD-P) tahun 2024.
Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco mengatakan, program itu perlu dipersiapkan mulai kini, agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh peserta didik, khususnya dari keluarga tidak mampu mulai 2025.
"Sekolah gratis harus segera dipersiapkan di Perubahan APBD 2024 ini untuk kita wujudkan di tahun 2025," ujar Baco dalam keterangannya, Jumat (9/8).
Baca juga:
Disdik DKI Berencana Angkat 2.650 Guru Honorer Jadi KKI
Ia berharap, anggaran tersebut dapat digunakan oleh Disdik untuk melakukan persiapan dan mematangkan kajian sekolah swasta gratis.
"Fraksi Partai Golkar mendorong Pemprov segera melakukan kajian khusus terkait dengan program pendidikan sekolah gratis untuk warga Jakarta, bukan hanya untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri tapi juga untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta, khususnya grade 1, 2 dan 3," ucap Baco.
Baca juga:
Pimpinan DPRD DKI Desak Disdik Segera Rekrut 2.650 Guru Honorer Jadi KKI
Menurut dia, sekolah gratis mampu menuntaskan segala peesoalan yang menyebabkan anak putus sekolah. Dengan demikian. Jakarta pada 2045 sudah memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul dan mampu meningkatkan kualitas hidup serta perekonomian.
"Jika program sekolah gratis ini bisa kita wujudkan di tahun 2025, maka tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu membayar biaya sekolah ataupun ijazahnya tertahan," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bahasa Portugis Jadi Mata Pelajaran di Sekolah, Komisi X DPR Pertanyakan Manfaat di Kurikulum
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi