DPRD DKI Kirim Naskah Akademik Sekolah Swasta Gratis saat Pramono Jabat Gubernur

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 06 Februari 2025
DPRD DKI Kirim Naskah Akademik Sekolah Swasta Gratis saat Pramono Jabat Gubernur

Gubernur terpilih DKI Jakarta Pramono Anung. (foto: Merahputih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, dinilai mendukung penuh upaya DPRD DKI Jakarta dalam program sekolah swasta gratis pada 2025.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DDPRD DKI Jakarta, Jhonny berharap, masyarakat Jakarta tak khawatir. Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 terkait Program Sekolah Swasta Gratis sudah masuk daftar prioritas.

"Gubernur terpilih juga mendukung program tersebut," ucap Jhonny kepada wartawan, Kamis (6/2).

Maka lantas, DPRD siap bersinergi dengan Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terlebih berkaitan dengan revisi naskah akademik Perda Nomor 8 Tahun 2006 terkait Program Sekolah Swasta Gratis.

Baca juga:

Komisi A DPRD Minta Dana Reses dan Kunker tak Dipotong demi Efisiensi Anggaran

Program tersebut ditargetkan mulai terealisasi pada Juli 2025.

"Berdasarkan laporan teranyar, naskah tersebut tengah dibahas Dinas Pendidikan Jakarta dengan tim Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri," ujar Jhonny.

Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengemukakan, naskah akademik Perda Nomor 8 Tahun 2006 akan diserahkan kepada DPRD, setelah Pramono Anung-Rano Karno dilantik akhir Februari 2025.

"Kami memastikan, siap bersinergi dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk menampung revisi tersebut," tandas Jhonny.

Baca juga:

Dicecar DPRD, Plt Kadisdik Berdalih Syarat Nilai Akademik Penerima KJP Minimal 70 dari Tim Transisi Pramono-Rano

Bahkan untuk memperkuat revisi Perda, sambung dia, DPRD sudah belajar dari Pemprov Jawa Tengah terkait percepatan penyusunan Perda. Dalam satu termin, DPRD DKI Jakarta bisa membahas lima Perda sekaligus.

"Caranya, melalui pembentukan panitia khusus (Pansus)," imbuh dia.

Sebenarnya, tambah Jhonny, fungsi legislasi bukan hanya Bapemperda. Pihaknya sekadar motor penggerak. Seperti revisi Perda tentang Pendidikan, pihaknya membentuk Pansus.

"Maka, Komisi E termasuk akan ikut membahasnya. Jadi, kami bisa bahas langsung lima Perda," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Sekolah #Pramono Anung
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah dari TK hingga SMA
Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah dari TK hingga SMA
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Indonesia
Gubernur Pramono Bakal Bangun Kantor, Apartemen, dan Hotel di Eks BPSDM, tak Gunakan APBD
Kawasan seluas 24.375 meter persegi atau sekitar 2,4 hektare itu akan dikembangkan melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Gubernur Pramono Bakal Bangun Kantor, Apartemen, dan Hotel di Eks BPSDM, tak Gunakan APBD
Indonesia
15 Golongan Gratis Naik Transportasi Umum Jakarta Bakal Ditambah, Siapa yang Masuk?
Program gratis naik transportasi umum di Jakarta ini sebelumnya sudah mencakup kelompok seperti lansia, pelajar, ASN, TNI, Polri, hingga jurnalis.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
15 Golongan Gratis Naik Transportasi Umum Jakarta Bakal Ditambah, Siapa yang Masuk?
Indonesia
32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Pada Juli 2026, sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu ini memasuki satu tahun penyelenggaraan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
 32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Pelaku Vandalisme Dilarang Naik Transjakarta
Pramono telah memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan investigasi dan menindak tegas pelaku perusakan fasilitas publik tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Gubernur Pramono Minta Pelaku Vandalisme Dilarang Naik Transjakarta
Indonesia
Walkot Bekasi Telepon Minta Subsidi Transjabodetabek Jangan Dicabut, DKI 1 Tegaskan Tarif Tetap Naik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan subsidi Transjabodetabek tidak dicabut meski tarif akan naik.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Walkot Bekasi Telepon Minta Subsidi Transjabodetabek Jangan Dicabut, DKI 1 Tegaskan Tarif Tetap Naik
Indonesia
Pramono Ogah Berdebat Soal Pembagian Beban Dana Subsidi Transjabodetabek
Selama ini, wilayah sekeliling menganggap fasilitas angkutan umum lintas batas sekadar pemenuh hajat hidup warga Jakarta semata
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
Pramono Ogah Berdebat Soal Pembagian Beban Dana Subsidi Transjabodetabek
Indonesia
Kabel Lift JPO Lenteng Agung Dipotong Orang, Gubernur Minta Pelaku Dihukum Seumur Hidup
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku aksi vandalisme pemotongan kabel lift JPO Lenteng Agung.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Kabel Lift JPO Lenteng Agung Dipotong Orang, Gubernur Minta Pelaku Dihukum Seumur Hidup
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Bagikan