DPRD DKI Desak Pj Heru Lunasi Ijazah Siswa yang Tertahan di Sekolah

MerahPutih.com - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didesak untuk menebus ijazah siswa sekolah swasta yang ditahan karena adanya tunggakan biaya yang belum dilunasi.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johnny Simanjuntak mengatakan, Pemprov DKI harus segera turun tangan menyelesaikan masalah tersebut, sehingga siswa bisa melamar pekerjaan bila memiliki ijazah.

"Pemprov harus melakukan gerak cepat, jadi dengan catatan memanggil seluruh Sekolah yang menahan ijazah. Ijazah itu ditarik bahwa ada ikutan pembiayaan, Pemrov harus membayar itu kepada sekolah swasta," ujar Johnny di Jakarta, Rabu (4/9).

Baca Juga:

Pemprov DKI Janji Perbaiki Tanggul yang Jebol di Pantai Utara Jakarta

Johnny mengungkapkan bahwa ijazah tertahan di sekolah itu merupakan persoalan yang klasik, sampai hari ini pun belum dapat teratasi dengan baik.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI ini mengungkapkan, ijazah siswa yang tertahan di sekolah terbanyak saat era Gubernur DKI Anies Baswedan. Kala itu memang dunia khususnya Jakarta tengah dihantam pandemi COVID-19. Imbasnya banyak terjadi PHK massal, lantaran adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

"Sudah ini akumulasi dari yang lama lalu lalu. Bukan sekarang doang. Sudah lama, zaman Anies yang paling banyak," tuturnya.

"Karena di situ pas maraknya COVID-19 dulu. Coba bandingkan ini saya doang nih, saya dulu sebagai perbandingan," sambung dia.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Jakarta Mendukung Usulan Percepatan Pilkada Serentak 2024

Ia pun menuturkan, ada lebih dari ratusan siswa yang ijazahnya tertahan di sekolah lantaran terkendala biaya.

"Ada 165 ijazah yang diadukan kepada saya. Nilainya hampir 18 juta," urainya.

Sebelumnya, Johnny Simanjuntak menyoroti masih banyaknya ijazah siswa di sekolah swasta yang ditahan pihak sekolah, karena tak mampu membayar tunggakan sekolah.

Lantas, menurut Johnny, pemerintah DKI mesti bertanggung jawab terhadap persoalan itu.

"Fenomena begitu banyaknya ijazah anak yang sudah lulus sekolah tapi masih ditahan, yang berakibat mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja. Sebagai catatan, Indonesia adalah negara kesejahteraan di mana negara harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya ketika mereka mendapat masalah, terutama dalam hal sosial," ujarnya kala kegiatan Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (27/9) kemarin. (Asp)

Baca Juga:

BPBD DKI Diminta Sebarkan Peta Lokasi Rawan Longsor pada Masyarakat