DPRD DKI Desak Pemprov Jakarta Perbanyak CCTV di Daerah Rawan
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 Juni 2024
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.)
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta bisa segera memenuhi kebutuhan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di seluruh wilayah, terutama kawasan rawan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut penambahan CCTV hingga batas ideal di Jakarta merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung para legislator saat melaksanakan reses di daerah pemilihan (Dapil) nya.
“Kalau dewan kan sering kali dapat masukan reses soal kebutuhan CCTV terutama di permukiman-permukiman padat penduduk yang potensi konfliknya tinggi,” ujar Mujiyono dalam keterangannya, Minggu (24/6).
Baca juga:
DPRD DKI: Aturan Baru KRIS Berpotensi Kurangi Jumlah Tempat Tidur di RS
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Siegvrieda mengaku, sering menerima aduan terjadi kecelakaan yang tidak terekam CCTV. Sehingga tidak dapat kronologis peristiwa kecelakaan secara detail.
“Karena ada beberapa kecelakaan tetapi CCTV tidak ada, sehingga pada saat di kepolisian biasanya saat masuk rumah sakit kan harus lapor dulu ke kepolisian, lapor kecelakaan tapi tidak ada CCTV,” ujar dia.
Senada, Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Agustina Hermanto alias Tina Toon juga menyebut, kawasan rawan maling motor dan spion perlu segera dipasang CCTV. Sebab banyak keluhan warga sekitar yang kehilangan kendaraan pribadi.
“Sering saya minta direses tapi banyak yang tidak terakomodir, terutama banyak kejadian maling motor, spion di beberapa tempat.
Baca juga:
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta Sigit Wijanarko menjelaskan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada 2017, kebutuhan ideal CCTV di Provinsi DKI Jakarta mencapai 70 ribu titik.
Namun hingga pertengahan tahun 2024, managed service CCTV oleh Pemprov DKI Jakarta baru terealisasi di 747 titik. Penyebarannya yakni, Jakarta Pusat sebanyak 180 titik, Jakarta Barat 160 titik, Jakarta Utara 75 titik, Jakarta Timur 160 titik, dan Jakarta Selatan sebanyak 172 titik.
“Waktu tahun 2017 PWC sudah mengkalkulasikan sebanyak 70.000 titik CCTV,” tukas Sigit.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan