DPRD DKI Bingung Anies Terbitkan Kepgub Izin Reklamasi Ancol

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengaku kaget
dengan terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektare (ha) dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 ha.

Sambung Gilbert, selama rapat dengan Dewan Parlemen Kebon Sirih, PT Pembangunan Jaya Ancol tak pernah berbicara mengenai hal tersebut.

Baca Juga:

PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol

"Makanya kita juga bingung tiba-tiba itu sudah ada kepgubnya. Itu kan proses lama, dari Februari," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (30/6).

Meski sudah ada kepgub, menurut Gilbert, reklamasi tidak bisa langsung dikerjakan. Pembangunan proyek reklamasi harus ada peraturan daerah (perda).

"Kalau perdanya belum keluar tapi mereka mau reklamasi kan enggak bisa," jelas Gilbert.

Menurutnya lagi, dalam membuat daratan baru di laut lepas tak luput dari izin analisis dampak lingkungan (amdal). Harus ada kajian dan pembahasan dulu mengenai amdal itu.

"Ini kan mau manambah daratan baru, tentu saja harus ada pembahasan AMDAL segala macem," tuturnya.

Baca Juga:

PT PJAA Belum Mulai Proyek Reklamasi Ancol dan Dufan

Anggota Komisi B ini juga mengaku bingung. Di dalam Kepgub itu, tidak ada kata-kata reklamasi karena yang ada hanya pemanfaatan tanah.

"Mereka harus nunggu dulu perdanya dikeluarkan engga nih nanti dari bapemperda. kita enggak tahu nih masuk dalam perda prioritas atau enggak," ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengingkapkan bahwa reklamasi Ancol itu tidak termasuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan. Di situ sudah ada soal pulau reklamasi yang berada di Teluk Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Fraksi PDIP Sebut Anies Ingkar Janji Izinkan Reklamasi di Ancol