DPR Setujui Komisioner Bawaslu dan KPU

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 06 April 2017
DPR Setujui Komisioner Bawaslu dan KPU

Calon komisioner Bawaslu sedang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan serta kepatuhan calon komisioner Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

DPR RI setujui beberapa nama calon komisioner Bawaslu dan KPU saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, serta akan memproses sesuai mekanisme yang berlaku.

"Apakah laporan Komisi II DPR tentang pembahasan calon anggota KPU dan Bawaslu bisa disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (6/4).

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu menyatakan setuju terpilihnya lima orang calon komisioner Bawaslu dan tujuh orang calon komisioner KPU.

Menurut Taufik, setelah hasil uji kelayakan dan pengambilan keputusan melalui rapat paripurna akan dilanjutkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu dilantik oleh Presiden.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali dalam penjelasannya pada Rapat Paripurna mengatakan, pelaksanaan uji kelayakan dilakukan secara terbuka dan proses pemungutan suara juga telah dilakukan dalam suasana musyawarah dengan penuh mufakat.

Amali berharap kepada Presiden RI untuk segera melantik lima komisioner Bawaslu dan tujuh komisioner KPU terpilih dilantik menjadi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022.

Tujuh calon anggota KPU terpilih, yaitu: 1. Pramono Ubaid Tanthowi 2. Wahyu Setiawan 3. Ilham Saputra 4. Hasyim Asy'ari 5. Viryan 6. Evi Novida Ginting Manik 7. Arief Budiman Lima calon anggota Bawaslu terpilih, yaitu: 1. Ratna Dewi Pettalolo 2. Mochammad Afifuddin 3. Rahmat Bagja 4. Abhan 5. Fritz Edward Siregar.

Sumber: ANTARA

#DPR RI #Bawaslu RI #Presiden RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan