Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Setujui Komisioner Bawaslu dan KPU

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 06 April 2017
DPR Setujui Komisioner Bawaslu dan KPU

Calon komisioner Bawaslu sedang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan serta kepatuhan calon komisioner Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

DPR RI setujui beberapa nama calon komisioner Bawaslu dan KPU saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, serta akan memproses sesuai mekanisme yang berlaku.

"Apakah laporan Komisi II DPR tentang pembahasan calon anggota KPU dan Bawaslu bisa disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (6/4).

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu menyatakan setuju terpilihnya lima orang calon komisioner Bawaslu dan tujuh orang calon komisioner KPU.

Menurut Taufik, setelah hasil uji kelayakan dan pengambilan keputusan melalui rapat paripurna akan dilanjutkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu dilantik oleh Presiden.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali dalam penjelasannya pada Rapat Paripurna mengatakan, pelaksanaan uji kelayakan dilakukan secara terbuka dan proses pemungutan suara juga telah dilakukan dalam suasana musyawarah dengan penuh mufakat.

Amali berharap kepada Presiden RI untuk segera melantik lima komisioner Bawaslu dan tujuh komisioner KPU terpilih dilantik menjadi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022.

Tujuh calon anggota KPU terpilih, yaitu: 1. Pramono Ubaid Tanthowi 2. Wahyu Setiawan 3. Ilham Saputra 4. Hasyim Asy'ari 5. Viryan 6. Evi Novida Ginting Manik 7. Arief Budiman Lima calon anggota Bawaslu terpilih, yaitu: 1. Ratna Dewi Pettalolo 2. Mochammad Afifuddin 3. Rahmat Bagja 4. Abhan 5. Fritz Edward Siregar.

Sumber: ANTARA

#DPR RI #Bawaslu RI #Presiden RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
penanganan perkara ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Bagikan