DPR Sebut Pidato Kenegaraan Prabowo Muat 3 Kunci Fondasi Pembangunan Indonesia Ke Depan

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
DPR Sebut Pidato Kenegaraan Prabowo Muat 3 Kunci Fondasi Pembangunan Indonesia Ke Depan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8) (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menuai respons parlemen. Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menganggap, pidato tersebut memuat tiga pesan kunci yang akan menjadi fondasi arah pembangunan ke depan.

Yakni Determinasi Kepemimpinan, Orientasi Kerakyatan, dan Tekad Kemajuan Indonesia.

Pertama, determinasi kepemimpinan Presiden Prabowo tergambar jelas melalui komitmennya untuk memimpin langsung agenda-agenda strategis bangsa hingga diplomasi internasional.

Presiden Prabowo menegaskan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi, melawan praktek serakahnomic, eksploitasi sumber daya alam, monopoli perdagangan, serta penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

“Presiden menegaskan akan turun tangan langsung memastikan negara ini bersih dari perilaku koruptif dan penyelewengan sumber daya,” ujar Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/8).

Kedua, orientasi kerakyatan yang kuat tercermin dari tekad Presiden menjadikan UUD 1945, khususnya Pasal 33, sebagai benteng kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga:

Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan

Presiden menegaskan akan mengembalikan penguasaan negara atas sektor ekonomi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, mewujudkan asas ekonomi kekeluargaan dan bukan konglomerasi, serta menjalankan prinsip efisiensi dan keadilan secara konsekuen.

Ketiga, orientasi kemajuan tampak dari percepatan transformasi SDM dan digital, inovasi pendidikan nasional melalui pendirian sekolah-sekolah unggulan, digitalisasi proses pembelajaran, dan lompatan di bidang sains dan teknologi mengiringi bonus demografi.

“Presiden ingin memastikan Indonesia tidak tertinggal jauh dari negara maju hingga mampu mengejar ketertinggalan dalam penguasaan revolusi sains dan teknologi modern,” tegas Jazuli.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga berulang kali menegaskan komitmennya untuk mengembalikan pengelolaan Republik ini sesuai UUD 1945 yang dirancang oleh generasi terbaik bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan tokoh pendiri lainnya.

“Pesan ini sangat penting, karena mengembalikan roh konstitusi berarti mengembalikan cita-cita Indonesia berdaulat secara ekonomi, kuat secara politik, dan maju dalam peradaban,” jelas Jazuli.

Menurut Jazuli, determinasi kepemimpinan, kerakyatan, dan kemajuan yang ditampilkan oleh Presiden Prabowo harus didukung penuh agar dapat dijalankan secara tepat dan konsisten oleh jajaran kementerian.

“DPR akan mendukung dan mengawal berbagai program kebijakan yang sangat nasionalis dan konstitusionalis dari Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut,” pungkas Jazuli. (Knu)

#Presiden Prabowo Subianto #Sidang Tahunan MPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan