DPR Sebut Pidato Kenegaraan Prabowo Muat 3 Kunci Fondasi Pembangunan Indonesia Ke Depan

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
DPR Sebut Pidato Kenegaraan Prabowo Muat 3 Kunci Fondasi Pembangunan Indonesia Ke Depan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8) (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menuai respons parlemen. Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menganggap, pidato tersebut memuat tiga pesan kunci yang akan menjadi fondasi arah pembangunan ke depan.

Yakni Determinasi Kepemimpinan, Orientasi Kerakyatan, dan Tekad Kemajuan Indonesia.

Pertama, determinasi kepemimpinan Presiden Prabowo tergambar jelas melalui komitmennya untuk memimpin langsung agenda-agenda strategis bangsa hingga diplomasi internasional.

Presiden Prabowo menegaskan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi, melawan praktek serakahnomic, eksploitasi sumber daya alam, monopoli perdagangan, serta penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

“Presiden menegaskan akan turun tangan langsung memastikan negara ini bersih dari perilaku koruptif dan penyelewengan sumber daya,” ujar Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/8).

Kedua, orientasi kerakyatan yang kuat tercermin dari tekad Presiden menjadikan UUD 1945, khususnya Pasal 33, sebagai benteng kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga:

Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan

Presiden menegaskan akan mengembalikan penguasaan negara atas sektor ekonomi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, mewujudkan asas ekonomi kekeluargaan dan bukan konglomerasi, serta menjalankan prinsip efisiensi dan keadilan secara konsekuen.

Ketiga, orientasi kemajuan tampak dari percepatan transformasi SDM dan digital, inovasi pendidikan nasional melalui pendirian sekolah-sekolah unggulan, digitalisasi proses pembelajaran, dan lompatan di bidang sains dan teknologi mengiringi bonus demografi.

“Presiden ingin memastikan Indonesia tidak tertinggal jauh dari negara maju hingga mampu mengejar ketertinggalan dalam penguasaan revolusi sains dan teknologi modern,” tegas Jazuli.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga berulang kali menegaskan komitmennya untuk mengembalikan pengelolaan Republik ini sesuai UUD 1945 yang dirancang oleh generasi terbaik bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan tokoh pendiri lainnya.

“Pesan ini sangat penting, karena mengembalikan roh konstitusi berarti mengembalikan cita-cita Indonesia berdaulat secara ekonomi, kuat secara politik, dan maju dalam peradaban,” jelas Jazuli.

Menurut Jazuli, determinasi kepemimpinan, kerakyatan, dan kemajuan yang ditampilkan oleh Presiden Prabowo harus didukung penuh agar dapat dijalankan secara tepat dan konsisten oleh jajaran kementerian.

“DPR akan mendukung dan mengawal berbagai program kebijakan yang sangat nasionalis dan konstitusionalis dari Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut,” pungkas Jazuli. (Knu)

#Presiden Prabowo Subianto #Sidang Tahunan MPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK Memangkas HGU di IKN Jadi 95 Tahun Harus Diikuti Regulasi agar Tidak Menimbulkan Keraguan Investor
“Perlu juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap investasi dan pembangunan di IKN,” ujar Indrajaya, anggota Komisi II DPR RI
Frengky Aruan - 28 menit lalu
Putusan MK Memangkas HGU di IKN Jadi 95 Tahun Harus Diikuti Regulasi agar Tidak Menimbulkan Keraguan Investor
Indonesia
Kisah Persaudaraan Raja Abdullah II dan Prabowo Terungkap di Istana Negara
Raja Abdullah II mengenang kedekatannya dengan Presiden Prabowo yang disebut sudah seperti saudara sejak dikenalkan kepada Raja Hussein puluhan tahun lalu.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kisah Persaudaraan Raja Abdullah II dan Prabowo Terungkap di Istana Negara
Indonesia
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Pengkajian ulang perlu memastikan investasi tersebut tetap memberikan ruang bagi peternak berskala kecil.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Merasa Jadi Korban selama Bertahun-tahun, 2 Guru dari Luwu Utara Terharu Usai Dapat Surat Rehabilitasi dari Prabowo
Guru asal Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal, akhirnya menerima surat rehabilitasi dari Prabowo setelah berjuang mencari keadilan atas kasus iuran Rp20 ribu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
Merasa Jadi Korban selama Bertahun-tahun, 2 Guru dari Luwu Utara Terharu Usai Dapat Surat Rehabilitasi dari Prabowo
Bagikan