DPR RI Dorong Pemerintah Lobi AS soal Tarif Timbal Balik dan Cari Pasar Alternatif
Presiden AS Donal Trump. (Foto: Instagram Donal Trump)
MerahPutih.com - Kebijkakan tarif resiprokal atau timbal balik Amerika Serikat (AS) diprediksi berimbas ke perekonomian Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, kebijakan tarif bea masuk AS yang baru akan membawa dampak bagi industri dan ekspor RI.
"Ini kemungkinan akan berdampak bagi industri dan ekspor RI," kata Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4).
Sukamta mendorong pemerintah melakukan lobi agar AS menurunkan tarif timbal balik. Dia mengungkit bahwa langkah ini sudah dilakukan pemerintah RI sebelumnya.
"Di masa lalu pemerintah mengambil jalan lobi secara khusus untuk penurunan tarif, semoga resep ini juga berhasil seperti di waktu-waktu yang lalu," jelas Sukamta.
Baca juga:
AS Kenakan Tarif Timbal Balik Barang Impor Sedikitnya 10 Persen, Indonesia Sebesar 32 Persen
Sukamta juga mendorong pemerintah terus mencari pasar baru selain AS. Menurutnya, hal ini dapat memberikan perluasan pasar yang baik.
"Namun kalau pemerintah dan pengusaha kita gigih mencari pasar baru alternatif selain US, itu akan memberikan perluasan pasar yang baik. Tak sebesar US tetapi ini akan menjadi tantangan mencari pasar baru dan produk yang makin kreatif," ujar politikus PKS ini.
Diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru sedikitnya 10 persen pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS.
Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. AS mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang impor Indonesia. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Warga Asal Negara Dengan Pemerintahan Tidak Stabil Bakal Sulit Masuk AS
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif