DPR RI Dorong Pemerintah Lobi AS soal Tarif Timbal Balik dan Cari Pasar Alternatif

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 03 April 2025
DPR RI Dorong Pemerintah Lobi AS soal Tarif Timbal Balik dan Cari Pasar Alternatif

Presiden AS Donal Trump. (Foto: Instagram Donal Trump)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijkakan tarif resiprokal atau timbal balik Amerika Serikat (AS) diprediksi berimbas ke perekonomian Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, kebijakan tarif bea masuk AS yang baru akan membawa dampak bagi industri dan ekspor RI.

"Ini kemungkinan akan berdampak bagi industri dan ekspor RI," kata Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4).

Sukamta mendorong pemerintah melakukan lobi agar AS menurunkan tarif timbal balik. Dia mengungkit bahwa langkah ini sudah dilakukan pemerintah RI sebelumnya.

"Di masa lalu pemerintah mengambil jalan lobi secara khusus untuk penurunan tarif, semoga resep ini juga berhasil seperti di waktu-waktu yang lalu," jelas Sukamta.

Baca juga:

AS Kenakan Tarif Timbal Balik Barang Impor Sedikitnya 10 Persen, Indonesia Sebesar 32 Persen

Sukamta juga mendorong pemerintah terus mencari pasar baru selain AS. Menurutnya, hal ini dapat memberikan perluasan pasar yang baik.

"Namun kalau pemerintah dan pengusaha kita gigih mencari pasar baru alternatif selain US, itu akan memberikan perluasan pasar yang baik. Tak sebesar US tetapi ini akan menjadi tantangan mencari pasar baru dan produk yang makin kreatif," ujar politikus PKS ini.

Diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru sedikitnya 10 persen pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS.

Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. AS mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang impor Indonesia. (Knu)

#DPR RI #Tarif Timbal Balik #Tarif Resiprokal #Amerika Serikat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - 11 menit lalu
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - 42 menit lalu
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bagikan