DPR Panggil Menteri HAM Pekan Depan, Bahas Tambahan Anggaran Rp 20 T


Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. ANTARA/Fath Putra Mulya
MerahPutih.com - Permintaan tambahan anggaran Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp 20 triliun dari semula hanya Rp 64 miliar mendapat respons dari DPR RI.
Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja Kementerian HAM berencana akan memanggil Pigai untuk membahas permintaan tambahan anggaran kementerian itu pada Senin (28/10) pekan depan.
"Menteri HAM kita akan undang hari Senin Pak. Nanti kita tanya sama Pak Natalius (soal tambahan anggaran Rp 20 triliun)," kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
Willy berpandangan Menteri Pigai bisa saja mempunyai pertimbangan tersendiri di balik permintaan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM. Menurut dia, Komisi XIII DPR nanti akan mendengarkan penjelasan Pigai soal alasan dan perincian mengapa Kementerian HAM harus mendapatkan Rp 20 triliun.
Baca juga:
Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat
"Karena Rp 20 triliun itu konsiderannya apa saja, apa yang akan didalami, apa-apa saja yang mau beliau kerjakan," tutur politikus NasDem itu
Namun, Willy mengingatkan perubahan anggaran sudah tidak memungkinkan dilakukan sekarang karena APBN Tahun 2025 sudah disahkan.
"Kita akan lihat nanti, terus baru secara mekanisme ke Banggar, toh belum ada juga APBNP ya, artinya kan kita sama-sama tahu ini bergerak dengan anggaran yang sudah kita ketok," imbuhnya.
Komisi XIII akan mulai melakukan rapat dengan para mitranya pada Senin pekan depan, termasuk turut mengundang Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
"Jadi pertama ini kita masih dalam posisi saling perkenalan, ngobrol untuk lihat agendanya apa saja. Itu yang sudah kita putuskan barusan rapat di Komisi XIII," tutup Willy. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
