DPR Panggil Menteri HAM Pekan Depan, Bahas Tambahan Anggaran Rp 20 T

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 24 Oktober 2024
DPR Panggil Menteri HAM Pekan Depan, Bahas Tambahan Anggaran Rp 20 T

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. ANTARA/Fath Putra Mulya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Permintaan tambahan anggaran Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp 20 triliun dari semula hanya Rp 64 miliar mendapat respons dari DPR RI.

Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja Kementerian HAM berencana akan memanggil Pigai untuk membahas permintaan tambahan anggaran kementerian itu pada Senin (28/10) pekan depan.

"Menteri HAM kita akan undang hari Senin Pak. Nanti kita tanya sama Pak Natalius (soal tambahan anggaran Rp 20 triliun)," kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Willy berpandangan Menteri Pigai bisa saja mempunyai pertimbangan tersendiri di balik permintaan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM. Menurut dia, Komisi XIII DPR nanti akan mendengarkan penjelasan Pigai soal alasan dan perincian mengapa Kementerian HAM harus mendapatkan Rp 20 triliun.

Baca juga:

Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat

"Karena Rp 20 triliun itu konsiderannya apa saja, apa yang akan didalami, apa-apa saja yang mau beliau kerjakan," tutur politikus NasDem itu

Namun, Willy mengingatkan perubahan anggaran sudah tidak memungkinkan dilakukan sekarang karena APBN Tahun 2025 sudah disahkan.

"Kita akan lihat nanti, terus baru secara mekanisme ke Banggar, toh belum ada juga APBNP ya, artinya kan kita sama-sama tahu ini bergerak dengan anggaran yang sudah kita ketok," imbuhnya.

Komisi XIII akan mulai melakukan rapat dengan para mitranya pada Senin pekan depan, termasuk turut mengundang Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

"Jadi pertama ini kita masih dalam posisi saling perkenalan, ngobrol untuk lihat agendanya apa saja. Itu yang sudah kita putuskan barusan rapat di Komisi XIII," tutup Willy. (Pon)

#Natalius Pigai #Menteri HAM #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Ketua DPR Puan Maharani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 01 September 2026
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Indonesia
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
daftar tersebut disusun setelah pihaknya melakukan penelitian dan pendalaman, termasuk mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
Indonesia
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Kendaraan yang hendak masuk Tol Dalam Kota diarahkan menggunakan jalur alternatif Jalan Tol Layang Ir. Wiyoto Wiyono dan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Wisnu Cipto - Jumat, 28 Agustus 2026
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Berita Foto
Polisi Bubarkan Aksi Demo 27 Agustus di Gedung DPR dengan Water Cannon
Polisi mengerahkan Mobil Water Cannon untuk membubarkan massa aksi demo 27 Agustus di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 27 Agustus 2026
Polisi Bubarkan Aksi Demo 27 Agustus di Gedung DPR dengan Water Cannon
Bagikan