DPR Panggil Menteri HAM Pekan Depan, Bahas Tambahan Anggaran Rp 20 T
 Wisnu Cipto - Kamis, 24 Oktober 2024
Wisnu Cipto - Kamis, 24 Oktober 2024 
                Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. ANTARA/Fath Putra Mulya
MerahPutih.com - Permintaan tambahan anggaran Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp 20 triliun dari semula hanya Rp 64 miliar mendapat respons dari DPR RI.
Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja Kementerian HAM berencana akan memanggil Pigai untuk membahas permintaan tambahan anggaran kementerian itu pada Senin (28/10) pekan depan.
"Menteri HAM kita akan undang hari Senin Pak. Nanti kita tanya sama Pak Natalius (soal tambahan anggaran Rp 20 triliun)," kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
Willy berpandangan Menteri Pigai bisa saja mempunyai pertimbangan tersendiri di balik permintaan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM. Menurut dia, Komisi XIII DPR nanti akan mendengarkan penjelasan Pigai soal alasan dan perincian mengapa Kementerian HAM harus mendapatkan Rp 20 triliun.
Baca juga:
Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat
"Karena Rp 20 triliun itu konsiderannya apa saja, apa yang akan didalami, apa-apa saja yang mau beliau kerjakan," tutur politikus NasDem itu
Namun, Willy mengingatkan perubahan anggaran sudah tidak memungkinkan dilakukan sekarang karena APBN Tahun 2025 sudah disahkan.
"Kita akan lihat nanti, terus baru secara mekanisme ke Banggar, toh belum ada juga APBNP ya, artinya kan kita sama-sama tahu ini bergerak dengan anggaran yang sudah kita ketok," imbuhnya.
Komisi XIII akan mulai melakukan rapat dengan para mitranya pada Senin pekan depan, termasuk turut mengundang Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
"Jadi pertama ini kita masih dalam posisi saling perkenalan, ngobrol untuk lihat agendanya apa saja. Itu yang sudah kita putuskan barusan rapat di Komisi XIII," tutup Willy. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
 
                      Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
 
                      DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
 
                      Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
 
                      Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
 
                      Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
 
                      DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
 
                      HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
 
                      [HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
![[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat](https://img.merahputih.com/media/9e/63/dd/9e63dd9d94bb8226f9263b1364ae914a_182x135.png) 
                      DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
 
                      




