DPR Panggil Menteri HAM Pekan Depan, Bahas Tambahan Anggaran Rp 20 T

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 24 Oktober 2024
DPR Panggil Menteri HAM Pekan Depan, Bahas Tambahan Anggaran Rp 20 T

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. ANTARA/Fath Putra Mulya

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Permintaan tambahan anggaran Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp 20 triliun dari semula hanya Rp 64 miliar mendapat respons dari DPR RI.

Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja Kementerian HAM berencana akan memanggil Pigai untuk membahas permintaan tambahan anggaran kementerian itu pada Senin (28/10) pekan depan.

"Menteri HAM kita akan undang hari Senin Pak. Nanti kita tanya sama Pak Natalius (soal tambahan anggaran Rp 20 triliun)," kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Willy berpandangan Menteri Pigai bisa saja mempunyai pertimbangan tersendiri di balik permintaan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM. Menurut dia, Komisi XIII DPR nanti akan mendengarkan penjelasan Pigai soal alasan dan perincian mengapa Kementerian HAM harus mendapatkan Rp 20 triliun.

Baca juga:

Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat

"Karena Rp 20 triliun itu konsiderannya apa saja, apa yang akan didalami, apa-apa saja yang mau beliau kerjakan," tutur politikus NasDem itu

Namun, Willy mengingatkan perubahan anggaran sudah tidak memungkinkan dilakukan sekarang karena APBN Tahun 2025 sudah disahkan.

"Kita akan lihat nanti, terus baru secara mekanisme ke Banggar, toh belum ada juga APBNP ya, artinya kan kita sama-sama tahu ini bergerak dengan anggaran yang sudah kita ketok," imbuhnya.

Komisi XIII akan mulai melakukan rapat dengan para mitranya pada Senin pekan depan, termasuk turut mengundang Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

"Jadi pertama ini kita masih dalam posisi saling perkenalan, ngobrol untuk lihat agendanya apa saja. Itu yang sudah kita putuskan barusan rapat di Komisi XIII," tutup Willy. (Pon)

#Natalius Pigai #Menteri HAM #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Bagikan