DPR Minta Pemerintah Segera Kirim Bantuan ke Warga Terdampak Banjir

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 05 Maret 2025
DPR Minta Pemerintah Segera Kirim Bantuan ke Warga Terdampak Banjir

Pihak kepolisian mengevakuasi warga terdampak banjir di Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (4/3). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Pemerintah pusat segera memberikan bantuan kepada daerah yang wilayahnya terdampak banjir parah.

Cucun mengingatkan peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

“Segera salurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak banjir di kawasan Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan sekitarnya,” kata Cucun dalam keterangannya, Rabu (5/3).

Ia juga meminta Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dan BPBD, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Basarnas, TNI/Polri dan Pemda di Jabodetabek untuk bersinergi mengatasi bencana banjir mengingat di Jakarta dan Bekasi, banjir diperparah akibat banjir kiriman.

Baca juga:

Ungkap Alat Peringatan Dini Banjir di Kali Ciliwung Rusak, Legislator PSI Cecar Kinerja Pemprov

“Semua stakeholder harus bergerak cepat. Baik mitigasi dan penanganan bencana harus dilakukan dengan maksimal, analisis semakin diefektifkan untuk mengantisipasi banjir semakin besar di Jakarta dan sekitarnya,” pesan Cucun.

Pemerintah sendiri telah menggelar Rakor Pengendalian Banjir Jabodetabek. BNPB bersama Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan operasi modifikasi cuaca dengan harapan dapat mengantisipasi cuaca ekstrem beberapa hari ke depan.

Menurut Cucun, penanggulangan cuaca ekstrem perlu dilakukan secara berkesinambungan. Apalagi BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga 11 Maret 2025 di sejumlah wilayah Indonesia.

“Pemerintah daerah harus bersiap dan mewaspadai dampak bencana banjir di wilayahnya masing-masing, khususnya dalam memberi penyelamatan kepada warga,” tutup Cucun. (Pon)

Baca juga:

Tinjau Banjir di Lapas Cikarang, Dirjenpas Pastikan Warga Binaan Aman

#Banjir #Bantuan Sosial #DPR #Banjir Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Pemerintah Bakal Keluarkan Kartu Lansia, Biar Turunkan Beban Hidup
Kartu Lansia tersebut memang belum sempurna, tetapi Kemendukbangga/BKKBN bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperjuangkan agar para penduduk tua bisa hidup lebih terjamin dan sejahtera.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Pemerintah Bakal Keluarkan Kartu Lansia, Biar Turunkan Beban Hidup
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Bagikan