DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 21 September 2026
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi

Arsip - Pasukan Houthi berbaris sambil memegang senjata api. (ANTARA/Anadolu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah Indonesia meningkatkan pemantauan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Yaman dan Arab Saudi di tengah peningkatan eskalasi konflik yang melibatkan kelompok Houthi dan Arab Saudi.


Menurut Oleh, keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi keamanan yang terus berkembang di kawasan tersebut. Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui perwakilan diplomatik Indonesia, harus memastikan keberadaan dan kondisi WNI terus terpantau.


"Kita meminta pemerintah terus memantau keberadaan WNI di Yaman maupun Arab Saudi. Keselamatan dan keamanan warga negara harus menjadi prioritas utama, terlebih ketika situasi konflik dan perang semakin meningkat," ujar Oleh dalam keterangannya, Senin (21/9).


Oleh menyoroti keberadaan WNI di Kota Mokha, Yaman. Berdasarkan informasi Kemenlu, sebelumnya terdapat 77 WNI di wilayah tersebut. Namun, tiga orang telah berhasil keluar sehingga saat ini masih terdapat 74 WNI yang berada di Mokha. Mereka disebut seluruhnya merupakan pelajar. "Kondisi 74 WNI yang masih berada di Mokha harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah ketika situasi sudah semakin membahayakan," katanya.



Baca juga:

Arab Saudi Klaim Cegat Rudal Balistik Houthi yang Mengarah ke Riyadh


Ia meminta Kemenlu melalui KBRI Muscat yang memiliki wilayah kerja untuk Yaman, serta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah di Arab Saudi, terus memperkuat komunikasi dengan para WNI dan memastikan mereka mendapatkan informasi serta perlindungan yang diperlukan. Kemenlu saat ini memantau melalui perwakilan RI di kawasan dan mengimbau WNI mengikuti arahan keselamatan serta menggunakan hotline resmi apabila menghadapi kondisi darurat.


Menurut Oleh, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario apabila eskalasi konflik terus meningkat. Jika berdasarkan asesmen keamanan situasi sudah tidak memungkinkan bagi WNI untuk tetap berada di wilayah tersebut, opsi evakuasi harus segera dipersiapkan dan dilaksanakan. "Kalau situasinya semakin memanas dan membahayakan keselamatan WNI, pemerintah jangan ragu mengambil opsi evakuasi. Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi korban baru kemudian bertindak," tegasnya.


Selain perlindungan WNI, Oleh juga berharap konflik antara Houthi dan Arab Saudi segera dihentikan melalui gencatan senjata dan jalur diplomasi. Eskalasi terbaru telah meningkatkan risiko keamanan di Yaman dan kawasan sekitarnya, termasuk bagi masyarakat sipil.


Oleh mengatakan Indonesia memiliki kepentingan untuk terus mendorong penyelesaian konflik secara damai. Menurutnya, Indonesia dapat mengambil peran diplomatik dengan mendorong negara-negara lain untuk bersama-sama membangun komunikasi dan membuka ruang perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai.


"Indonesia bisa ikut menjadi bagian dari upaya perdamaian. Kita dapat mengajak negara-negara lain untuk mendorong dialog dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Politik luar negeri Indonesia harus terus diarahkan pada upaya menciptakan perdamaian dunia," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Blokade Selat Bab al-Mandsb Oleh Houthi Bikin Pelayaran Kapal Turun 56 Persen















#Pemberontak Houthi #DPR RI #KBRI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
DPR akhirnya mengesahkan UU Reforma Agraria. Ada sejumlah poin yang diatur dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
Bagikan