DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 21 September 2026
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi

Arsip - Pasukan Houthi berbaris sambil memegang senjata api. (ANTARA/Anadolu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah Indonesia meningkatkan pemantauan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Yaman dan Arab Saudi di tengah peningkatan eskalasi konflik yang melibatkan kelompok Houthi dan Arab Saudi.


Menurut Oleh, keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi keamanan yang terus berkembang di kawasan tersebut. Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui perwakilan diplomatik Indonesia, harus memastikan keberadaan dan kondisi WNI terus terpantau.


"Kita meminta pemerintah terus memantau keberadaan WNI di Yaman maupun Arab Saudi. Keselamatan dan keamanan warga negara harus menjadi prioritas utama, terlebih ketika situasi konflik dan perang semakin meningkat," ujar Oleh dalam keterangannya, Senin (21/9).


Oleh menyoroti keberadaan WNI di Kota Mokha, Yaman. Berdasarkan informasi Kemenlu, sebelumnya terdapat 77 WNI di wilayah tersebut. Namun, tiga orang telah berhasil keluar sehingga saat ini masih terdapat 74 WNI yang berada di Mokha. Mereka disebut seluruhnya merupakan pelajar. "Kondisi 74 WNI yang masih berada di Mokha harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah ketika situasi sudah semakin membahayakan," katanya.



Baca juga:

Arab Saudi Klaim Cegat Rudal Balistik Houthi yang Mengarah ke Riyadh


Ia meminta Kemenlu melalui KBRI Muscat yang memiliki wilayah kerja untuk Yaman, serta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah di Arab Saudi, terus memperkuat komunikasi dengan para WNI dan memastikan mereka mendapatkan informasi serta perlindungan yang diperlukan. Kemenlu saat ini memantau melalui perwakilan RI di kawasan dan mengimbau WNI mengikuti arahan keselamatan serta menggunakan hotline resmi apabila menghadapi kondisi darurat.


Menurut Oleh, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario apabila eskalasi konflik terus meningkat. Jika berdasarkan asesmen keamanan situasi sudah tidak memungkinkan bagi WNI untuk tetap berada di wilayah tersebut, opsi evakuasi harus segera dipersiapkan dan dilaksanakan. "Kalau situasinya semakin memanas dan membahayakan keselamatan WNI, pemerintah jangan ragu mengambil opsi evakuasi. Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi korban baru kemudian bertindak," tegasnya.


Selain perlindungan WNI, Oleh juga berharap konflik antara Houthi dan Arab Saudi segera dihentikan melalui gencatan senjata dan jalur diplomasi. Eskalasi terbaru telah meningkatkan risiko keamanan di Yaman dan kawasan sekitarnya, termasuk bagi masyarakat sipil.


Oleh mengatakan Indonesia memiliki kepentingan untuk terus mendorong penyelesaian konflik secara damai. Menurutnya, Indonesia dapat mengambil peran diplomatik dengan mendorong negara-negara lain untuk bersama-sama membangun komunikasi dan membuka ruang perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai.


"Indonesia bisa ikut menjadi bagian dari upaya perdamaian. Kita dapat mengajak negara-negara lain untuk mendorong dialog dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Politik luar negeri Indonesia harus terus diarahkan pada upaya menciptakan perdamaian dunia," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Blokade Selat Bab al-Mandsb Oleh Houthi Bikin Pelayaran Kapal Turun 56 Persen















#Pemberontak Houthi #DPR RI #KBRI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Selesaikan Hukuman, 156 WNI di Johor Bahru Dipulangkan ke Indonesia
Rombongan bertolak menuju Dumai, Riau, menggunakan Kapal Feri Indomal Empire pada pukul 10.30 waktu Malaysia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Selesaikan Hukuman, 156 WNI di Johor Bahru Dipulangkan ke Indonesia
Bagikan