DPR Minta OJK Permudah Kebijakan Penyaluran Kredit ke UMKM

Merahputih.com - Rendahnya penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang masih berada di kisaran 20 persen mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal. Padahal, sektor ini berkontribusi hingga 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Hekal, salah satu kendala utama UMKM adalah akses terhadap fasilitas kredit dari perbankan nasional.

"Kami mendorong agar akses ini ditingkatkan dan dipermudah melalui kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Hekal dalam keterangnya, Jumat (31/1).

Baca juga:

PAN Dukung UMKM Mitra Program MBG Disuntik Modal Hingga Rp 500 Juta

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan guna mencapai target Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam peningkatan jumlah wirausaha, pembangunan ekonomi desa, dan penciptaan lapangan kerja.

Ia juga menilai bahwa kemudahan akses kredit dapat membantu pelaku usaha terhindar dari pinjaman online ilegal yang menawarkan suku bunga tinggi.

Baca juga:

Kolaborasi Dukung UMKM Kulit Garut Naik Kelas lewat Piazza Firenze

Hekal mengapresiasi program literasi keuangan OJK, tetapi mengusulkan agar program tersebut dirancang dalam roadmap yang lebih terstruktur untuk memastikan efektivitas dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

“Kementerian Keuangan, OJK, dan legislatif harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam Asta Cita,” tambahnya.