DPR Minta KNKT Segera Selesaikan Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 17 Januari 2021
DPR Minta KNKT Segera Selesaikan Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sigit Sosiantomo. Foto: fraksi.pks.id

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sigit Sosiantomo meminta kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera menyelesaikan investigas kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182.

“Meski aturan internasional memberikan waktu 12 bulan kepada KNKT untuk melakukan investigasi kecelakaan pesawat, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (17/1)

Baca Juga

24 Korban Sriwijaya Air Telah Teridentifikasi

KNKT memiliki waktu 12 bulan untuk menyelesaikan investigasi terkait penyebab jatuhnya Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak itu. Namun, Sigit menilai waktu tersebut terlalu lama, sehingga diharapkan KNKT bisa segera memberikan laporan akhir investigasi kepada Komisi V kurang dari setahun.

Ia berpendapat, jika hasilnya diberikan setelah satu tahun pasca kejadian. Maka, kebijakan yang akan diambil untuk pembenahan keselamatan penerbangan juga menjadi terlambat.

“Sehingga kami di DPR juga kesulitan untuk mereview aturan apa yang harus diperbaiki karena sudah terlalu lama dan jadi keburu terlupakan. Mungkin ada baiknya nanti aturan tentang batas waktu investigas KNKT ini juga kita revisi biar bisa cepat hasilnya keluar,” kata Sigit.

Disisi lain, Sigit juga menyampaikan perlunya memperkuat lembaga KNKT menjadi mandiri dan terlepas dari Kementerian Perhubungan.

Petugas membawa kantong jenazah berisi objek temuan dari lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ 182 rute Jakarta-Pontianak, di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (16/1/2021). Operasi SAR tersebut memasuki hari kedelapan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Petugas membawa kantong jenazah berisi objek temuan dari lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ 182 rute Jakarta-Pontianak, di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (16/1/2021). Operasi SAR tersebut memasuki hari kedelapan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Keberadaan KNKT dibahwa Kemenhub menyebabkan lembaga ini tidak memiliki otoritas untuk mengevaluasi tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkannya kepada pihak-pihat terkait.

“KNKT memang sebaiknya lepas dari Kemenhub. Kalau masih menjadi bagian Kemenhub akan sulit bagi KNKT untuk mengevaluasi tindak lanjut rekomendasinya oleh regulator dan operator. KNKT harus menjadi lembaga negara yang langsung bertanggung jawab kepada presiden,” katanya

Seperti diketahui, akhir tahun lalu KNKT merilis bahwa rekomendasi hasil investigasi kecelakaan pesawat belum ada yang ditindaklanjuti selama 2020.

Selama 2020, KNKT telah mengeluarkan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan pesawat sebanyak 19 rekomendasi.

Dari jumlah itu, 3 rekomendasi ditujukan untuk Otoritas Penerbangan Sipil Dirjen Perhubungan Udara, 13 untuk Operator Pesawat Udara, 1 untuk Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, 1 untuk Operator Bandar Udara, dan 1 untuk Penyedia Jasa Ground Handling. (*)

Baca Juga

Boeing Ikut Identifikasi Serpihan Sriwijaya Air

#Komisi V DPR #KNKT #Sriwijaya Air
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Menteri Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa total kerugian akibat aksi massa di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai hampir Rp 900 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Indonesia
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Keberadaan badan otorita khusus dianggap akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Madura.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Indonesia
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Didit Herdiawan Ashaf dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Indonesia
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
Anggota Komisi V DPR R mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan matang di semua lini.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
Indonesia
KNKT Bongkar Bahaya Tersembunyi Truk Sound Horeg, Instalasi Asal-asalan Hingga 'Jumper' Kabel Sembarangan
KNKT sedang mencari solusi dan pendekatan yang tepat untuk masalah ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
KNKT Bongkar Bahaya Tersembunyi Truk Sound Horeg, Instalasi Asal-asalan Hingga 'Jumper' Kabel Sembarangan
Indonesia
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
Muatan KMP Tunu Pratama Jaya overload hingga 300%.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
Indonesia
Sudah 5 Hari, Menhub Instruksikan Pendinginan Bangkai Kapal Barcelona V Dikebut
Proses pendinginan kapal perlu dipercepat agar KNKT dapat segera melakukan investigasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 24 Juli 2025
Sudah 5 Hari, Menhub Instruksikan Pendinginan Bangkai Kapal Barcelona V Dikebut
Indonesia
Investigasi Kebakaran KM Barcelona V Terkendala Pendinginan, KNKT Belum Aman Naik ke Bangkai Kapal
Poses pendinginan kapal baru mulai dilakukan pada Rabu (23/7) pagi, alias empat hari setelah terjadinya kebakaran.
Wisnu Cipto - Kamis, 24 Juli 2025
Investigasi Kebakaran KM Barcelona V Terkendala Pendinginan, KNKT Belum Aman Naik ke Bangkai Kapal
Indonesia
Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat
Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 Juli 2025
Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat
Indonesia
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia
Terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang di Indonesia harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan.
Dwi Astarini - Selasa, 22 Juli 2025
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia
Bagikan