DPR Minta KNKT Segera Selesaikan Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 17 Januari 2021
DPR Minta KNKT Segera Selesaikan Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sigit Sosiantomo. Foto: fraksi.pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sigit Sosiantomo meminta kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera menyelesaikan investigas kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182.

“Meski aturan internasional memberikan waktu 12 bulan kepada KNKT untuk melakukan investigasi kecelakaan pesawat, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (17/1)

Baca Juga

24 Korban Sriwijaya Air Telah Teridentifikasi

KNKT memiliki waktu 12 bulan untuk menyelesaikan investigasi terkait penyebab jatuhnya Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak itu. Namun, Sigit menilai waktu tersebut terlalu lama, sehingga diharapkan KNKT bisa segera memberikan laporan akhir investigasi kepada Komisi V kurang dari setahun.

Ia berpendapat, jika hasilnya diberikan setelah satu tahun pasca kejadian. Maka, kebijakan yang akan diambil untuk pembenahan keselamatan penerbangan juga menjadi terlambat.

“Sehingga kami di DPR juga kesulitan untuk mereview aturan apa yang harus diperbaiki karena sudah terlalu lama dan jadi keburu terlupakan. Mungkin ada baiknya nanti aturan tentang batas waktu investigas KNKT ini juga kita revisi biar bisa cepat hasilnya keluar,” kata Sigit.

Disisi lain, Sigit juga menyampaikan perlunya memperkuat lembaga KNKT menjadi mandiri dan terlepas dari Kementerian Perhubungan.

Petugas membawa kantong jenazah berisi objek temuan dari lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ 182 rute Jakarta-Pontianak, di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (16/1/2021). Operasi SAR tersebut memasuki hari kedelapan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Petugas membawa kantong jenazah berisi objek temuan dari lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ 182 rute Jakarta-Pontianak, di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (16/1/2021). Operasi SAR tersebut memasuki hari kedelapan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Keberadaan KNKT dibahwa Kemenhub menyebabkan lembaga ini tidak memiliki otoritas untuk mengevaluasi tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkannya kepada pihak-pihat terkait.

“KNKT memang sebaiknya lepas dari Kemenhub. Kalau masih menjadi bagian Kemenhub akan sulit bagi KNKT untuk mengevaluasi tindak lanjut rekomendasinya oleh regulator dan operator. KNKT harus menjadi lembaga negara yang langsung bertanggung jawab kepada presiden,” katanya

Seperti diketahui, akhir tahun lalu KNKT merilis bahwa rekomendasi hasil investigasi kecelakaan pesawat belum ada yang ditindaklanjuti selama 2020.

Selama 2020, KNKT telah mengeluarkan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan pesawat sebanyak 19 rekomendasi.

Dari jumlah itu, 3 rekomendasi ditujukan untuk Otoritas Penerbangan Sipil Dirjen Perhubungan Udara, 13 untuk Operator Pesawat Udara, 1 untuk Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, 1 untuk Operator Bandar Udara, dan 1 untuk Penyedia Jasa Ground Handling. (*)

Baca Juga

Boeing Ikut Identifikasi Serpihan Sriwijaya Air

#Komisi V DPR #KNKT #Sriwijaya Air
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Perkuat Layanan Commuter Line Jabodetabek
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto meningkatkan layanan KRL Jabodetabek dengan alokasi anggaran Rp5 triliun untuk menambah 30 rangkaian kereta demi mengurangi waktu tunggu dan kepadatan penumpang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
DPR Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Perkuat Layanan Commuter Line Jabodetabek
Indonesia
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Presiden RI, Prabowo Subianto, ingin menambah 30 rangkaian KRL. Komisi V DPR menyebutkan, bahwa waktu tunggu KRL bakal jadi lebih pendek di jam krusial.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Indonesia
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengalokasikan Rp 5 triliun untuk menambah rangkaian KRL. Komisi V DPR pun mendukung hal tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
Indonesia
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendorong Kemenhub mengoptimalkan kembali Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora yang dinilai strategis untuk pariwisata dan ekonomi lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
Indonesia
653 Penumpang LRT Jabodebek Dievakuasi Jalan Kaki, DPR Bakal Panggil Manajemen & Kemenhub
DPR mempertanyakan profesionalisme operator dalam menangani situasi darurat. Khususnya, proses evakuasi ratusan penumpang yang terpaksa harus berjalan kaki di atas jembatan rel LRT.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
653 Penumpang LRT Jabodebek Dievakuasi Jalan Kaki, DPR Bakal Panggil Manajemen & Kemenhub
Indonesia
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, Komisi V DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit
Kasus kereta anjlok kini terus berulang. Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk melakukan audit.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, Komisi V DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan
Anggota Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia saat mengikuti Audiensi dengan Pimpinan DPR dan Menteri Ketenagakerjaan di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 01 Oktober 2025
Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan
Indonesia
Komisi V DPR Minta Kemendes Segera Selesaikan Kasus Desa yang Dijadikan Agunan
Komisi V DPR meminta Kemendes untuk menyelesaikan kasus desa yang dijadikan agunan oleh pihak ketiga. Kini, desa tersebut terancam disita.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Komisi V DPR Minta Kemendes Segera Selesaikan Kasus Desa yang Dijadikan Agunan
Indonesia
Buntut Tiga Kecelakaan Beruntun, Transjakarta Gandeng KNKT untuk Jamin Keamanan Transportasi Publik Jakarta
Kerja sama ini mencakup investigasi mendalam terhadap penyebab kecelakaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Buntut Tiga Kecelakaan Beruntun, Transjakarta Gandeng KNKT untuk Jamin Keamanan Transportasi Publik Jakarta
Indonesia
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Evaluasi Menyeluruh Gandeng KNKT
Hasil investigasi ini akan menjadi dasar bagi Transjakarta untuk merumuskan perbaikan sistem secara komprehensif.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Evaluasi Menyeluruh Gandeng KNKT
Bagikan