DPR Kritik Rencana Pemerintah Batasi Distribusi LPG 3 KG

MerahPutih.com - Rencana pemerintah membatasi pendistribusian gas LPG 3 kg kepada masyarakat mulai tahun 2023 menuai kritik dari parlemen. Pemerintah diminta mempertimbangkan dengan matang persoalan teknis rencana tersebut.

"Jangan sampai pemberlakuan kebijakan tersebut malah akan menyulitkan masyarakat," kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, di Jakarta, Jumat (16/12).

Menurut Mulyanto, pemerintah harus memastikan lebih dulu akurasi basis data yang akan digunakan untuk pembatasan distribusi LPG 3 kg itu.

Baca Juga:

LPG 3 kg jadi Bahan Bakar Sepeda Motor

"Jangan sampai ada masyarakat miskin yang malah tidak terdata," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, kata Mulyanto, pemerintah harus dapat memastikan bahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg benar-benar efektif dan akurat

"Sehingga tidak menyulitkan masyarakat," imbuhnya.

Mulyanto menambahkan, di satu sisi memang rencana pembatasan distribusi ini harus dilaksanakan. Mengingat beban APBN saat ini cukup berat, apalagi ketika harga LPG internasional dan nilai tukar USD melambung.

"Selain itu, pembatasan ini juga perlu dilakukan agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran," ujarnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Gas LPG Dihapus, Gerobak Dipasangi Meteran Listrik

Namun, menurut Mulyanto, persoalannya adalah soal pendataan. Pendataan dinilai sebagai masalah serius karena data pemerintah berbeda-beda. Apalagi sekarang akan menggunakan data baru yakni P3KE.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah melakukan sinkronisasi data dengan data-data yang telah ada yang selama ini dipakai secara akurat. Setelah itu melaksanakan uji coba terbatas lebih dahulu.

"Kemudian dievaluasi sebelum memberlakukan kebijakan ini secara luas. Jangan serta-merta diterapkan. Ini bisa kacau di masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut Mulyanto juga meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan ini. Ia lantas menyinggung pembatasan BBM menggunakan MyPertamina yang akhirnya maju-mundur, dan malah tak terdengar lagi beritanya hari ini.

"Bagusnya dimulai dahulu dengan pembatasan BBM, agar tepat sasaran. Kalau sukses baru dilanjutkan untuk distribusi LPG. Ini perlu sinkronisasi dan persiapan yang matang. Apalagi kita tengah memasuki tahun politik. Jangan sampai menimbulkan kebisingan baru yang tidak perlu," tutup Mulyanto. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua Banggar DPR Jatuh Pasca Setujui Penarikan LPG 3 Kg