DPR Ibaratkan Program Makan Gratis Hajatan Harian, Pasti Ada Saja Masalahnya
Program Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai bahwa munculnya masalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah hal yang lumrah. Ia mengibaratkan program ini sebagai 'hajatan nasional' yang diselenggarakan setiap hari.
Meskipun diiringi kendala, Habiburokhman memastikan DPR tetap mendukung kelanjutan program MBG karena pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan. Dukungan ini juga didasari oleh anggapan bahwa masyarakat merasakan manfaat besar dari program tersebut.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Respons Zulhas soal Anggaran MBG tak Bisa Dialihkan
"Nggak mungkin dong pemerintah tidak menginginkan perbaikan program-program, ini pasti semua program ada masalahnya, benar nggak? Kita bikin hajatan aja pasti ada, misalnya hilang sendok, makanannya nggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari," ujar Habiburokhman saat rapat audiensi dengan mahasiswa di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10).
Banyak masyarakat yang mengharapkan program MBG dilanjutkan. Habiburokhman bahkan mengaku belum pernah menemukan pihak yang menolak program ini.
Habiburokhman lantas membandingkan kesulitan penyelenggaraan MBG dengan persiapan pernikahan.
"Kalau mau nikah pasti pusing mau hajatan resepsi. Itu seumur hidup sekali, ada saja masalah, apalagi setiap hari bikin hajatannya kayak begini, gitu loh," katanya.
Menurutnya, negara-negara lain yang telah menerapkan program serupa juga membuktikan dampak positifnya yang luar biasa.
Baca juga:
Selama masa reses, Habiburokhman kerap mengunjungi masyarakat dan mendengar langsung bahwa program MBG sangat membantu pemenuhan gizi anak-anak.
"Yang tidak baik kita perbaiki, yang sudah baik kita dukung ini namanya fair. Jadi kita jangan sampai diperalat dalam satu kondisi," tutupnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
Pemerintah Diharap Segera Ganti Status Bencana Hidrometeorologi yang Menghantam 3 Provinsi di Sumatera