DPR Gelar Rapim dan Bamus untuk Tetapkan AKD Selasa Pekan Depan

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 11 Oktober 2024
DPR Gelar Rapim dan Bamus untuk Tetapkan AKD Selasa Pekan Depan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DPR RI bakal menggelar rapat paripurna (rapim) untuk menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi dan badan-badan yang ada di parlemen pada Selasa (16/10). Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, AKD bakal dirampungkan hari ini untuk dibawa ke rapim dan badan musyawarah (bamus).
?
“Kami akan rampungkan di DPR kemudian dibawa ke rapim dan bamus pada Senin. Insya Allah Selasa kami akan paripurnakan," ujar Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/10).
?
Setelah itu, Dasco mengatakan DPR bakal melantik pimpinan AKD agar anggota parlemen bisa mulai efektif bekerja setelah itu. Dasco mengatakan pimpinan di setiap komisi bakal dibahas pada Senin pada rapim dan bamus berdasarkan usulan fraksi yang ada di DPR.
?
“Ya, kalau pimpinan komisi kan itu rampungnya di rapim dan bamus karena pimpinan komisi itu diusulkan fraksi masing-masing,” tuturnya.

Baca juga:

Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan 580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029


?
Ketua Harian DPP Gerindra ini menambahkan DPR sudah berkomunikasi terkait dengan kementerian baru di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto guna menyusun AKD. “Ya, kami ada komunikasi agar kemudian penyusunan komisi dan AKD itu sudah terbentuk sebelum pemerintahan baru dilantik,” ujarnya.
?
Menurut Dasco, komuniasi tersebut penting karena DPR harus siap dengan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.
?
“Dengan begitu, saat pemerintahan terbentuk, kita akan melakukan fungsi-fungsi tersebut, terutama terhadap kementerian yang baru,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Jumlah Komisi di DPR RI Bisa Jadi 13 dari 11 Komisi

#DPR RI #Sufmi Dasco Ahmad
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Bagikan