DPR Dorong BUMN Jadi Sandaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 27 Desember 2021
DPR Dorong BUMN Jadi Sandaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih dua tahun tak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Kondisi wabah yang berkepanjangan juga memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, BUMN harus mampu menjadi sandaran pemulihan ekonomi nasional melalui program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"BUMN sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional diharapkan terus menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini,” kata Amin kepada wartawan, Senin (27/12).

Amin mengatakan, BUMN bisa memaksimalkan pemulihan ekonomi melalui program TJSL, CSR, kemitraan usaha dengan UMKM dan penyaluran kredit untuk bisa menggerakan ekonomi nasional.

Baca Juga:

Tutup Munas V, Erick Thohir Ingin INTI Terlibat Bangun Ekosistem Ekonomi Indonesia

"Fokus ke ekonomi kerakyatan akan memberikan efek positif dan cepat dalam pemulihan ekonomi nasional, karena 98 persen tenaga kerja diserap oleh UMKM dan sektor informal," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengapresiasi kinerja BUMN dalam menyediakan vaksin, serta fasilitas dan alat kesehatan, dalam upaya menekan penularan COVID-19.

Lebih lanjut, Amin mendorong BUMN memprioritaskan kontribusinya di sektor ketahanan pangan, energi, dan kesehatan nasional. Prioritas itu bisa direalisasikan dalam periodisasi kerja BUMN di tahun 2022 mendatang.

Di sektor pangan, BUMN dinilai menjadi off taker bagi komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan menyerap produk pertanian dari petani nasional.

Amin memandang, stabilitas harga dan pasokan pangan serta bangkitnya UMKM terbukti bisa menggerakkan peningkatan daya beli masyarakat.

“Pertumbuhan positif ekonomi sepanjang tahun ini sebagian besar disumbang oleh meningkatnya tingkat konsumsi publik dan ekspor komoditas. Kinerja BUMN pada sektor-sektor ekonomi rakyat menjadi stimulus percepatan pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Baca Juga:

Akan Dibuka Jokowi dan Ditutup Erick Thohir, Munas V INTI Bahas Penguatan Ekonomi

Di sisi lain, Amin juga mendorong para pelaku UMKM bisa memanfaatkan program-program BUMN dan meningkatkan kemampuan manajemennya, baik dari sisi produksi maupun manajemen keuangan. UMKM juga harus melek teknologi digital agar bisa bersaing di era saat ini.

Kedua belah pihak, baik BUMN maupun UMKM harus mampu menyiasati perkembangan teknologi dan pola perilaku ekonomi masyarakat. Selain itu, BUMN juga harus terus berinovasi agar mampu menangkap peluang yang cukup besar saat ini.

Amin menekankan, BUMN sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional harus terus meningkatkan performa dan adaptif terhadap berbagai perubahan yang sangat dinamis.

“BUMN bisa menjadi off taker bagi petani, nelayan, dan UMKM dan kemudian berperan besar dalam peningkatan ekspor produk pertanian dan UMKM,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Buka Munas V Perhimpunan INTI, Jokowi Ajak Kolaborasi Sektor Ekonomi

#BUMN #Ekonomi Indonesia #Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Bagikan