DPR Dipimpin dari Balik Jeruji, AMPG: Betapa Terhinanya Bangsa Ini

MerahPutih.Com - Penahanan Setya Novanto oleh KPK terkait kasus korupsi e-KTP, tak juga membuatnya jatuh. Kendati status Setnov saat ini sebagai tahanan KPK, 'kesaktian' Setnov pun tak luntur lantaran tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.

Menyikapi hal itu, inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menegaskan, lembaga terhormat seperti DPR tak layak dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi yang mendekam di balik jeruji besi.

"Betapa terhinanya bangsa ini, Ketua DPR sebagai institusi negara dan Golkar sebagai intisusi politik dipimpin dari balik jeruji besi dan diikuti oleh pengikutnya," ujar Doli usai diskusi bertajuk "Beringin Diterpa Angin" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).

Menurut Doli, rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan untuk tetap mempertahankan Setnov sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR tidak sesuai dengan harapan publik.

"Putusan dari rapat pleno kemarin tidak sesuai dengan harapan kita semua. Baik harapan publik, maupun harapan keluarga Partai Golkar," tegas dia.

Seharusnya, kata Doli, rapat pleno yang berlangsung selama delapan jam itu digunakan untuk membicarakan persiapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munsalub) guna menyelamatkan Partai Golkar.

"Dimana perubahan itu dimulai dari pergantian kepemimpinan Ketum. Apalagi, keputusan itu cuma diambil berdasarkan surat wasiat yang dalam sebuah mekanisme organisasi itu sangat tidak lazim," tandas Doli.

Dia menyayangkan, dua pucuk surat yang ditulis Setnov dari balik jeruji besi, dijadikan dasar untuk mengambil keputusan mempertahankan Setnov dari kursi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua DPR.

Bahkan, Doli menyebut Setnov yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP itu menganggap Golkar dan DPR sebagai milik pribadi.

"Surat itu menunjukan Setnov menganggap Golkar dan DPR ini sebagai milik pribadi. Ini kan organisasi publik, bukan perusahaan yang kita tergantung hanya dengan satu orang. Kalau kemarin itu kan seolah-olah DPP mengikuti maunya Setnov melalui surat. Ini kan nggak baik," pungkas Ahmad Doli Kurnia.(Pon)