DPR Desak Pemerintah Perkuat Respons KLB Malaria di Parigi Moutong

MERAHPUTIH.COM – ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti penetapan status kejadian luar biasa (KLB) malaria di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Menurutnya, lonjakan kasus malaria yang kembali terjadi setelah daerah tersebut sempat dinyatakan eliminasi pada 2024 itu harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.

“Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan lemahnya sistem kewaspadaan dini dan pengendalian vektor malaria. Jangan sampai capaian eliminasi malaria hanya bersifat sementara tanpa strategi keberlanjutan,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/9).

Ia mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan memperkuat koordinasi dalam penanganan KLB ini, mulai dari penyediaan logistik kesehatan seperti obat antimalaria, alat diagnostik cepat (RDT), hingga kelambu, serta memastikan distribusinya tepat sasaran di wilayah terjangkit. “Jangan sampai masyarakat di lima kecamatan terdampak kekurangan obat atau perlengkapan pencegahan. Negara harus hadir dengan cepat, karena kesehatan rakyat ialah prioritas utama,” tegasnya.

Baca juga:

Kasus Malaria di Indonesia Turun, tetapi Masih Tertinggi Kedua di Asia

Selain itu, Netty juga menekankan pentingnya penguatan surveilans migrasi dan sistem pelaporan kesehatan di tingkat puskesmas. Hal ini, kata dia, penting mengingat penularan malaria di Parigi Moutong diduga dipicu mobilitas pekerja dari daerah endemis. “Mobilitas masyarakat, termasuk pekerja tambang, harus diawasi dengan ketat melalui deteksi dini. Kita tidak boleh lengah, apalagi malaria bisa menyebar cepat di wilayah dengan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk,” ungkapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, intervensi lingkungan dan edukasi masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi pengendalian. “Gerakan pembersihan sarang nyamuk, pengelolaan genangan air, serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat harus digencarkan. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa sangat penting untuk mendorong partisipasi warga,” katanya.

Netty meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan strategi jangka panjang dalam mempertahankan status eliminasi malaria.

“Di masa depan, kita perlu memastikan kesiapsiagaan yang berkelanjutan, bukan sekadar mengatasi ledakan kasus sesaat. Ini termasuk memperkuat riset, memperluas edukasi, serta menyiapkan skema pembiayaan kesehatan yang memadai,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Panduan WHO untuk Bebas dari Malaria