DPR Desak Pemerintah Awasi Ketat Penyaluran Solar Subsidi

MerahPutih.com - Menjelang Ramadan dan Lebaran, kelangkaan solar subsidi terjadi. Penyebabnya disinyalir karena permintaan bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menduga, kelangkaan terjadi karena disparitas harga yang jauh antara solar subsidi dan non-subsidi

"Disparitas harga sangat jauh antara solar subsidi seharga Rp 5.100 per liter dan solar non-subsidi dengan harga Rp 13 ribu per liter," kata Eddy di sela-sela acara Bimbingan Teknis Nasional untuk anggota DPRD PAN seluruh Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu (30/3).

Baca Juga:

Pertamina Terus Memonitor Distribusi Solar Subsidi

Eddy yang mengenakan jas PAN berwarna biru ini menyebut, kendaraan angkutan seperti truk sayur dan pelaku usaha kecil dan mikro lainnya layak mengonsumsi solar subsidi.

"Namun truk-truk pertambangan, galian pasir dan lain-lain wajib membeli solar non-subsidi," lanjut pria yang dikenal memiliki kegemaran minum kopi ini.

Di sisi lain, Eddy yang juga Sekjen PAN ini mendorong agar pemerintah mempersiapkan stok cadangan BBM nasional untuk jangka waktu 60 hari sebagai persiapan Ramadan dan Lebaran

Sementara ini, cadangan yang ada adalah cadangan Pertamina yang disiapkan hanya cukup untuk 21 hari.

"Karena itu stok cadangan nasional harus disiapkan agar penyaluran tidak terganggu selama Ramadan dan menjelang Lebaran," papar dia.

Di sisi lain untuk mengatasi kelangkaan solar, Eddy Soeparno yang juga Sekjen PAN ini meminta Pertamina, Dirjen Migas, BPH Migas dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat di lapangan agar subsidi tepat sasaran.

"Pengawasan juga harus ditingkatkan khususnya di SBPU agar solar bersubsidi tidak dikonsumsi mereka yang tidak berhak menerima solar bersubsidi," tegas pria yang dikenal hobi bersepeda ini.

Baca Juga:

Pertamina Batasi Pembelian Solar Subsidi di Kalimantan

Eddy menegaskan, jika ada SPBU melanggar ketentuan itu maka harus diberikan sanksi tegas, mulai dari penghentian suplai BBM solar subsidi sampai dengan pencabutan izin operasi.

"Pengawasan perlu juga dilakukan agar kendaraan roda empat yang membeli solar subsidi tidak dimodifikasi tanki BBM-nya, sehingga mampu membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi," tutup Eddy yang mengenakan sepatu sneakers ini.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati membeberkan penyebab solar langka.

Nicke mengatakan, permintaan terhadap pasokan BBM melonjak.

Berdasarkan data perusahaan, penyaluran solar bersubsidi untuk sektor retail hingga Februari 2022 mencapai 2,49 juta kiloliter atau over kuota sebanyak 10 persen.

Sementara itu, kuota retail yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan BPH Migas Nomor 102/P3PJBT/BPH Migas/KOM/2021 hanya sebesar 2,27 juta.

Peningkatan permintaan terjadi akibat pulihnya aktivitas industri setelah pandemi COVID-19 reda.

“Pertumbuhan ekonomi naik 5 persen, dampak terhadap mobilitas dan aktivitas usaha terjadi. Angkutan logistik full capacity,” tutur Nicke dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen.

Nicke memprediksi peningkatan kebutuhan terhadap solar masih akan terus terjadi sampai akhir tahun. Total peningkatannya bahkan mencapai 16 persen.

Tak hanya itu, masalah kelangkaan didorong oleh disparitas harga yang semakin lebar antara solar bersubsidi dan non-subsidi karena naiknya harga acuan minyak dunia. Selisih itu mencapai Rp 7.800.

Adanya gap harga membuat penjualan solar bersubsidi diduga bocor ke industri besar. Nicke mengendus solar subsidi dinikmati oleh industri tambang sampai kelapa sawit.

“Kami duga seperti itu karena penjualan non-subsidi turun, padahal industri naik,” kata dia.

Dia mengatakan, pemerintah perlu membuat beleid yang mengatur secara rinci konsumen BBM solar bersubsidi. (Knu)

Baca Juga:

Krisis Solar Terjadi di Berbagai Daerah