Setelah Ribut Gas 3 Kg, Bahlil Ingin Lakukan Penertiban Solar, PKS Ingatkan Menteri Bijak Dalam Bercakap ke Publik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 09 Februari 2025
Setelah Ribut Gas 3 Kg, Bahlil Ingin Lakukan Penertiban Solar, PKS Ingatkan Menteri Bijak Dalam Bercakap ke Publik

Pemerintah berencana mengonversi pertalite ke bioetanol. (Foto: Pertamina)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bakal melakukan penertiban dalam penyaluran solar subsidi. Alasannya, solar subsidi banyak dipakai untuk untuk kalangan industri. Dan mengaku masalah jika nantinya para mafia solar tak terima dengan kebijakan tersebut hingga memicu keributan di publik.

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring angkat bicara soal rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ingin melakukan penertiban distribusi solar subsidi.

Berkaca dari carut marut penertiban subside gas 3 kg kemarin, Tifatul menilai penertiban distribusi solar subsidi secara mendadak justru bakal mengorbankan masyarakat.

"Jadi gini, ini kan kita mengelola negara ya. Ya sebelum kita mengeluarkan kebijakan yang menyangkut publik, menyangkut hajat hidup orang banyak, coba dibuat lah simulasinya. Kira-kira apa feedbacknya atau impact baliknya," kata Tifatul kepada wartawan, Minggu (9/2).

Baca juga:

Penggunaan Solar Bersulfur Bakal Diterapkan di Jakarta, Cikampek dan Balongan

Secara prinsip, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini setuju dengan penertiban subsidi solar. Tapi, narasi untuk penertiban yang disuarakan Menteri ESDM kurang layak untuk disampaikan.

"Nah ini kan kita bukan berperang, bukan dalam kondisi berperang terus mengeluarkan slogan-slogan sekali layar berkembang pantang surut ke belakang. Ini bukan urusan itu bos. Ini kebijakan publik," ujarnya.

"Menteri ini digaji untuk mengelola pemerintahan. Jadi harus bijak dalam bercakap dan mengeluarkan narasi gitu loh," imbuh Tifatul.

Kalaupun kebijakan penertiban ini untuk menghilangkan mafia solar, maka pendekatannya dengan upaya penindakan mafia solarnya saja, bukan berlaku keseluruhan.

"Nah yang ditangani yang main-main ini begitu. Bukan asal pukul rata, bikin keributan sampai makan korban seperti itu. Jadi ya kebijakan itu harus bijak, jangan kebijakan nggak bijak gitu," tegasnya.

#Solar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
B50 Segera Meluncur 1 Juli 2026, Indonesia Berpeluang Hemat Devisa Rp 157 Triliun
BBM B50 segera meluncur 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut bisa menghemat devisa negara hingga Rp 157 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
B50 Segera Meluncur 1 Juli 2026, Indonesia Berpeluang Hemat Devisa Rp 157 Triliun
Indonesia
Solar Kembali Tersedia di SPBU Shell, Harga Tembus Rp 30.890 per liter
Solar kembali tersedia di SPBU Shell dengan harga Rp 30.890 per liter.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Mei 2026
Solar Kembali Tersedia di SPBU Shell, Harga Tembus Rp 30.890 per liter
Indonesia
Polres Klaten Bongkar Penimbunan Solar Subsidi 2 Ton, Omzet Capai Rp 200 Juta per Bulan
Polres Klaten membongkar kasus penimbunan solar subsidi. Para pelaku meraup omzet Rp 200 juta per bulan.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
Polres Klaten Bongkar Penimbunan Solar Subsidi 2 Ton, Omzet Capai Rp 200 Juta per Bulan
Indonesia
Politikus PAN dan Wakil Ketua MPR Wajarkan Kenaikan Harga Solar
Untuk BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar, kenaikan harga bukan suatu hal yang mengagetkan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Politikus PAN dan Wakil Ketua MPR Wajarkan Kenaikan Harga Solar
Indonesia
1 Juli Indonesia Setop Impor Solar, Sawit Jadi Energi Masa Depan
Indonesia hentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel B50 berbasis sawit.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
1 Juli Indonesia Setop Impor Solar, Sawit Jadi Energi Masa Depan
Indonesia
B50 Dimulai Semester II 2026, Pasokan Solar Bakal Sepenuhnya Berasal Dari Sumber Daya Domestik
Program B50 ini dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 Oktober 2025
B50 Dimulai Semester II 2026,  Pasokan Solar Bakal Sepenuhnya Berasal Dari Sumber Daya Domestik
Indonesia
DPR RI Desak Pemerintah dan Aparat Hukum Tindak 13 Perusahaan Diduga Kongkalikong Solar Subsidi
Pemerintah bersama Kejaksaan Agung harus bergerak cepat menelusuri dugaan keterlibatan korporasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
DPR RI Desak Pemerintah dan Aparat Hukum Tindak 13 Perusahaan Diduga Kongkalikong Solar Subsidi
Indonesia
Menteri Bahli Putuskan Pakai B50, Indonesia Setop Impor Solar Mulai 2026
“Kalau sudah keputusan B50, maka insyaallah tidak lagi kita melakukan impor solar pada 2026,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Menteri Bahli Putuskan Pakai B50, Indonesia Setop Impor Solar Mulai 2026
Indonesia
Setelah Ribut Gas 3 Kg, Bahlil Ingin Lakukan Penertiban Solar, PKS Ingatkan Menteri Bijak Dalam Bercakap ke Publik
"Menteri ini digaji untuk mengelola pemerintahan. Jadi harus bijak dalam bercakap dan mengeluarkan narasi gitu loh," imbuh Tifatul.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 09 Februari 2025
Setelah Ribut Gas 3 Kg, Bahlil Ingin Lakukan Penertiban Solar, PKS Ingatkan Menteri Bijak Dalam Bercakap ke Publik
Bagikan