DPR Buka Suara Terkait Kehadiran Israel di Acara IPU Bali 2022

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Maret 2023
DPR Buka Suara Terkait Kehadiran Israel di Acara IPU Bali 2022

DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buka suara terkait kehadiran perwakilan Israel pada Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada tahun 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa kehadiran perwakilan Israel merupakan undangan dari IPU selaku forum internasional yang membidangi negosiasi politik antarnegara yang mengadakan acara.

Baca Juga

Pemerintah Ajukan Prasyarat kepada FIFA Terkait Timnas Israel U-20

"Meeting IPU ke-144 adalah meeting reguler IPU yang pada tahun 2022 diadakan di Bali. Saat itu DPR RI sebagai tuan rumah hanya bertindak sebagai majelis umum," ujar Indra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (27/3).

Indra menjelaskan, undangan peserta yang hadir di Sidang Umum dikeluarkan oleh Presiden IPU dan Sekjen IPU. Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Ketua Majelis Umum hanya menjalankan tugas untuk memimpin jalannya Sidang Umum Ke-144 IPU.

"Agenda juga IPU yang tentukan dengan masukan dari negara host. Sebelum menjadi host, kita meneken MoU Host Country Agreement yang isinya antara lain akan menerima kehadiran seluruh anggota IPU," tuturnya.

Indra menyebut bahwa selama penyelenggaraan IPU ke-144 di Bali, Puan pun tidak ada kontak fisik dengan delegasi parlemen Israel.

"Apalagi menyambut hangat," sambungnya.

Ditambahkan pula bahwa saat IPU ke-144 di Bali berlangsung, registrasi peserta juga diurus oleh sekretariat IPU.

"Jadi, mereka yang screening. Setelah itu, daftar peserta diberikan ke Indonesia," ucapnya.

Baca Juga

Ridwan Kamil Sikapi Polemik Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023

Bahkan, lanjut dia, peserta parlemen Israel sebelum mengikuti Sidang Umum IPU harus terlebih dahulu dikirim ke Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing (clearing house), sebagai Tim Interkem yang bertugas memberikan visa untuk beberapa negara sensitif.

Indra menyebut clearing house terdiri atas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Polri, BIN, dan lembaga lainnya yang terkait.

"Setelah dapat acc dari clearing house, mereka baru bisa masuk ke Indonesia," ujarnya.

Indra memastikan bahwa partisipasi dengan prosedur seperti itu juga terjadi pada meeting PBB yang diadakan di Indonesia selama ini.

"Jadi, tidak benar DPR RI menerima kunjungan kenegaraan dari Knesset atau parlemen Israel karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel," tuturnya.

Dalam Sidang Majelis Ke-144 IPU pada tanggal 20–24 Maret 2022 melahirkan produk utama Deklarasi Nusa Dua Bali. IPU ke-144 juga turut membahas isu-isu yang tengah menjadi tantangan dunia, termasuk tentang konflik Rusia dengan Ukraina.

"Indonesia telah memainkan peranan penting dalam penyusunan resolusi ini. Kami tergabung dalam komite penyusun. Indonesia sejak awal menekankan pentingnya peran sentral IPU dalam mencari solusi di Ukraina secara berimbang," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat jumpa pers usai penutupan Sidang Majelis Ke-144 IPU di BICC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, 24 Maret 2022.

IPU General Assembly ke-144 yang mengambil tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change itu dihadiri lebih dari 110 perwakilan negara. (*)

Baca Juga

Pj DKI 1 Serahkan Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 ke PSSI

#DPR RI #Israel
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Dunia
Pemimpin BRICS Kecam dan Serukan Isrel Tarik Pasukan dari Palestina dan Lebanon dan Suriah
Para pemimpin BRICS juga menyatakan “komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan keutuhan wilayah Suriah”.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 12 September 2026
Pemimpin BRICS Kecam dan Serukan Isrel Tarik Pasukan dari Palestina dan Lebanon dan Suriah
ShowBiz
Jennie BLACKPINK Kena Imbas Kontroversi Adidas, Penggemar Mulai Desak Putus Kerja Sama
Jennie BLACKPINK terseret seruan boikot Adidas setelah iklan di Israel menuai kritik. Jennie disebut tak terlibat dalam kampanye yang kontroversial.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 September 2026
Jennie BLACKPINK Kena Imbas Kontroversi Adidas, Penggemar Mulai Desak Putus Kerja Sama
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Dunia
Bantuan Kemanusian ke Gaza Masih Dihambat Israel, 95 Persen Warga Gaza Butuh Bantuan
Sebelas negara Eropa dan Kanada mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dengan permukiman Israel yang dinilai ilegal
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Bantuan Kemanusian ke Gaza Masih Dihambat Israel, 95 Persen Warga Gaza Butuh Bantuan
Bagikan