Dorong Pembebasan Visa, Komisi I DPR Temui Parlemen Serbia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 Agustus 2017
Dorong Pembebasan Visa, Komisi I DPR Temui Parlemen Serbia

Ketua DPR Setya Novanto (kanan) berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin Rapat Paripurna ke-33. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Serbia dalam upaya melancarkan diplomasi parlemen dan mendorong pembebasan visa kunjungan singkat bagi WNI dan penurunan tarif impor produk Indonesia ke Pemerintah Serbia.

Pensosbud KBRI Serbia Habadi Soewedo di London, Selasa (15/8), mengatakan dalam kunjungan kerja ke Serbia Komisi I DPR dari tanggal 10 hingga 12 Agustus lalu melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Serbia dan Group Kerja sama Bilateral Parlemen Serbia-Indonesia serta Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic.

Dalam pertemuan Komisi I DPR yang terdiri atas Asril Tanjung, Evita Nursanty, Hidayat Nur Wahid, Muhaimin Iskandar, Djenri Keintjem, Dimyati Natakusumah dan Martin Hutabarat menyampaikan penghargaan atas jalinan hubungan kerja sama Indonesia dan Serbia yang dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat.

Komisi I mencatat hubungan kuat kedua negara antara lain didasari asas timbal balik yang kuat di bidang politik, antara lain komitmen kedua negara saling menghormati kedaulatan negara dan integritas wilayah dan saling dukung di berbagai fora regional dan internasional.

Dalam hal ini Komisi I DPR menegaskan kepada Pemerintah Serbia bahwa kepentingan untuk mengembangkan asas timbal balik tersebut di bidang pembebasan visa kunjungan singkat bagi WNI dan kerja sama perdagangan dan investasi .

Selain itu, Komisi I DPR juga menekankan pentingnya perluasan akses pasar dan penurunan tarif impor atas produk Indonesia ke Serbia guna meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. (*)

Sumber: ANTARA

#Komisi I DPR #Bebas Visa
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Indonesia
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
DPR menilai Indonesia harus mengambil langkah nyata menghadapi konflik global. Wacana saja dinilai tidak cukup untuk menjaga stabilitas nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
Bagikan