Donasi Bodong Rp 2 triliun, PPP Singgung Keteladanan NU dan Muhammadiyah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 04 Agustus 2021
Donasi Bodong Rp 2 triliun, PPP Singgung Keteladanan NU dan Muhammadiyah

Keluarga mendiang Akidi Tio saat menyerahkan hibah secara simbolis kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol.Eko Indra Heri. (ANTARA/Yudi Abdullah/21)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Donasi bodong keluarga almarhum Akidi Tio sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air perlu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar tidak terjebak informasi palsu.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua DPP PPP Abdul Hakim Hidayat mengaku prihatin atas munculnya donasi bodong yang disampaikan oleh keluarga Akidi Tio untuk penanganan COVID-19.

Baca Juga

Polda Metro Sempat Ingin Jemput Paksa Anak Akidi Tio Tapi Batal

"Donasi bodong Rp 2 triliun itu sungguh melukai perasaan kita semua, terlebih dalam situasi krisis seperti saat ini," kata pria yang akrab disapa Gus Hakim ini dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Menurut Gus Hakim, pada hakikatnya jiwa kedermawanan telah melekat pada diri masyarakat Indonesia yang ditujukan dengan sikap solidaritas melalui lembaga-lembaga filantropi di Indonesia.

"Lembaga filantropi di Indonesia telah secara nyata menjadi pendukung utama bagi negara dalam rangka aksi sosial di tengah masyarakat," ujar putra dari Kiai Hasyim Muzadi ini.

Arsip: Salah seorang anak almarhum Akidi Tio, Heriyati menyatakan akan memberikan bantuan Rp 2 triliun. ANTARA/HO-Pemprov Sumsel
Arsip: Salah seorang anak almarhum Akidi Tio, Heriyati menyatakan akan memberikan bantuan Rp 2 triliun. ANTARA/HO-Pemprov Sumsel

Dia menyebutkan ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, termasuk banyak lembaga filantropi yang secara nyata telah melakukan aksi konkret, khususnya dalam merespons pandemi COVID-19 ini.

"NU, Muhamadiyah, dan ormas lainnya telah memberi keteladanan dalam melakukan aksi sosial jauh dari gemerlap panggung pemberitaan seperti Akidi Tio beberapa waktu lalu," jelasnya.

Gus Hakim berharap kasus Akidi Tio menjadi peristiwa terakhir dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Menurutnya, ke depan siapa saja yang dijanjikan donasi agar senantiasa melakukan verifikasi sebelum disebarluaskan ke publik.

Baca Juga

Polda Sumsel Ungkap Fakta Baru Kasus Sumbangan Keluarga Akidi Tio

"Kita merasa bangga dan terima kasih kepada siapapun yang punya niat baik untuk membantu sesama. Tapi siapa saja yang dijanjikan donasi dalam rangka aksi sosial, baiknya melakukan tabayyun atau verifikasi sebelum disebarluaskan ke publik," pungkasnya. (Pon)

#COVID-19 #PPPK #DPP PPP #Muhammad #Muhammadiyah #PBNU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
PPPK Tahap I yang sudah berstatus ASN itu bagian dari target perekrutan 99.000 pegawai kontrak BGN sepanjang tahun 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
Indonesia
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
"Kita buka untuk umum 750 yang diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375," kata Kepala BGN Dadan Hindayana
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
Indonesia
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Petugas SPPG yang bisa diangkat menjadi PPPK BGN hanya mereka yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Nanik S. Deyang Tegaskan Relawan SPPG Tidak Masuk Skema Pengangkatan PPPK BGN
Indonesia
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Muhammadiyah berharap masyarakat tidak terjebak dalam kesalahpahaman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Indonesia
Bantah Laporkan Panji Pragiwaksono ke Polisi, PBNU: Pelapor Bukan Bagian dari Kami
PBNU menegaskan aliansi yang melaporkan Pandji Pragiwaksono ke polisi bukan bagian dari NU. Gus Ulil menyebut tidak ada lembaga resmi bernama Angkatan Muda NU.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Bantah Laporkan Panji Pragiwaksono ke Polisi, PBNU: Pelapor Bukan Bagian dari Kami
Indonesia
PP Muhammadiyah Bantah Terlibat Laporan Pemidanaan Komika Pandji Pragiwaksono
Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
PP Muhammadiyah Bantah Terlibat Laporan Pemidanaan Komika Pandji Pragiwaksono
Indonesia
Pemuda Pemidana Komika Pandji Klaim Wakili Suara Anak Muda NU dan Muhammadiyah
elapor atas nama Rizki Abdul Rahman Wahid, yang menyatakan dirinya sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU).
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Pemuda Pemidana Komika Pandji Klaim Wakili Suara Anak Muda NU dan Muhammadiyah
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
Gus Yahya Tegaskan Konflik PBNU Telah Selesai, Kepengurusan Kembali Kesemula
Terkait agenda Muktamar Nahdlatul Ulama dan dinamika struktural PBNU, Gus Ipul menegaskan bahwa hal tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Gus Yahya Tegaskan Konflik PBNU Telah Selesai, Kepengurusan Kembali Kesemula
Indonesia
Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU Sudah Final, Islah Dua Kubu Harus Terjadi
Muhibul Aman juga menyerukan kepada seluruh warga dan struktur NU untuk menghentikan polemik dan narasi yang memperuncing konflik, kembali kepada adab ber-jamiyah
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU Sudah Final, Islah Dua Kubu Harus Terjadi
Bagikan