Dokter Magang Meninggal Kerja 3 Bulan Tanpa Libur, DPR Soroti Beban Kerja Tidak Manusiawi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal Kerja 3 Bulan Tanpa Libur, DPR Soroti Beban Kerja Tidak Manusiawi

ilustrasi. (Foto: unsplash/online)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus meninggalkan dr. Myta Aprillia Azmy, peserta program magang yang dilaporkan bekerja selama tiga bulan tanpa libur di RS KH Daud Arif, Jambi, menjadi sorotan DPR.

Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi total terhadap sistem dan beban kerja dokter internship atau magang.

Neng Eem menegaskanlaporan mengenai beban kerja tidak manusiawi, di mana almarhumah tetap diminta bertugas meski dalam kondisi sakit berat, merupakan alarm keras bagi tata kelola perlindungan tenaga medis di Indonesia.

“Kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada ucapan belasungkawa. Harus ada investigasi menyeluruh karena ada dugaan eksploitasi kerja yang sangat serius,” katanya, kepada media, Senin (4/5).

Baca juga:

Oknum Dokter Kampus Lecehkan Puluhan Mahasiswi, Legislator Desak Pelaku Dihukum Berat

Investigasi dan Evaluasi Sistem Internship

Menurut dia, DPR mendukung langkah Kemenkes yang telah mengirimkan tim investigasi terpadu dari Inspektorat Jenderal hingga tim ahli profesi.

Namun, dia menekankan agar penelusuran tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga pada tata kelola wahana internship dan mekanisme pendampingan peserta di lapangan.

"Jangan sampai program magang justru menjadi ajang setor nyawa akibat pengabaian kondisi kesehatan peserta,” tuturnya

Neng Eem juga meminta adanya langkah tegas berupa pembekuan sementara program internship jika terbukti ditemukan kelalaian atau ketidaksesuaian standar beban kerja. “Keamanan dan kesehatan dokter muda harus menjadi prioritas utama," imbuhnya.

Legislator asal Jawa Barat itu menekankan kasus kematian dokter muda harus menjadi dasar evaluasi nasional terhadap program internship di seluruh fasilitas kesehatan Indonesia.

Baca juga:

Dokter Magang di Seoul Mogok Kerja, Rumah Sakit Menutup Layanan

Kemenkes Dituntut Buka Hasil Investigasi ke Publik

Kemenkes juga dituntut membuka hasil audit rekam medis dan keterangan dari rekan sejawat secara transparan kepada publik untuk menghindari spekulasi.

“Kita butuh sistem tenaga kesehatan yang manusiawi. Jika seorang dokter yang bertugas menjaga nyawa orang lain justru tidak terjaga nyawanya sendiri karena sistem kerja yang eksploitatif, maka ada yang salah dengan manajemen kesehatan kita,” tutup Neng Eem. (Pon)

#Dokter Magang #DPR #Tenaga Medis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Bagikan