DKPP Singgung Pentingnya Aturan Pemilu yang Stabil
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lukito. Foto: MerahPutih.com/Ponco
MerahPutih.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lukito, menyinggung pentingnya regulasi Pemilu yang stabil. Ia berharap, aturan Pemilu tak berubah-ubah di saat tahapannya tengah bergulir.
Heddy memandang, aturan yang mudah berubah itu malah berpeluang mengganggu penyelenggaraan Pemilu. Bahkan, efek buruknya bisa saja menjatuhkan kualitas Pemilu.
"Salah satu syarat dari pemilihan demokrasi yang demokratis adalah regulasi yang ajeg, baik dan berkepastian hukum. Makanya ketika muncul regulasi di akhir-akhir tahapan, pastinya akan membuat mengakibatkan tahapan pemilu itu akan terganggu," kata Heddy di acara Media Gathering DKPP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/9) malam.
Heddy menyebut semua pihak wajib menjaga supaya kualitas pemilu mengalami peningkatan. Ia pun berharap agar aturan pemilu dibuat secara lengkap dan tegas. Tujuannya agar demokrasi di Indonesia juga semakin baik.
Baca juga:
"Ketika tahapan terganggu, dan munculnya regulasi di saat tahapan itu yang mendadak itu juga akan mengurangi kualitas pemilu kita. ketika kualitas pemilu kita berkurang, ya kualitas demokrasi kita akan turun," ujarnya.
Kemudian, Heddy berharap tidak ada aturan siluman yang tiba-tiba muncul di tengah tahapan pemilu. Sebab, hal semacam itu dapat berdampak luas. Salah satunya membuat anggota KPU dan Bawaslu bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik.
"Regulasi-regulasi yang muncul di saat tahapan itu juga membuat penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, mengalami kegagapan, kegugupan untuk merespon regulasi-regulasi baru itu. Sehingga implikasinya kadang-kadang terjadi juga pelanggaran-pelanggaran etik disitu. Itu sebenarnya yang soal regulasi," pungkasnya. (Pon)
Baca juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres