DKPP Singgung Pentingnya Aturan Pemilu yang Stabil

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 27 September 2024
DKPP Singgung Pentingnya Aturan Pemilu yang Stabil

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lukito. Foto: MerahPutih.com/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lukito, menyinggung pentingnya regulasi Pemilu yang stabil. Ia berharap, aturan Pemilu tak berubah-ubah di saat tahapannya tengah bergulir.

Heddy memandang, aturan yang mudah berubah itu malah berpeluang mengganggu penyelenggaraan Pemilu. Bahkan, efek buruknya bisa saja menjatuhkan kualitas Pemilu.

"Salah satu syarat dari pemilihan demokrasi yang demokratis adalah regulasi yang ajeg, baik dan berkepastian hukum. Makanya ketika muncul regulasi di akhir-akhir tahapan, pastinya akan membuat mengakibatkan tahapan pemilu itu akan terganggu," kata Heddy di acara Media Gathering DKPP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/9) malam.

Heddy menyebut semua pihak wajib menjaga supaya kualitas pemilu mengalami peningkatan. Ia pun berharap agar aturan pemilu dibuat secara lengkap dan tegas. Tujuannya agar demokrasi di Indonesia juga semakin baik.

Baca juga:

Tio Aliansyah: DKPP Telah Terima 514 Aduan selama 2024

"Ketika tahapan terganggu, dan munculnya regulasi di saat tahapan itu yang mendadak itu juga akan mengurangi kualitas pemilu kita. ketika kualitas pemilu kita berkurang, ya kualitas demokrasi kita akan turun," ujarnya.

Kemudian, Heddy berharap tidak ada aturan siluman yang tiba-tiba muncul di tengah tahapan pemilu. Sebab, hal semacam itu dapat berdampak luas. Salah satunya membuat anggota KPU dan Bawaslu bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik.

"Regulasi-regulasi yang muncul di saat tahapan itu juga membuat penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, mengalami kegagapan, kegugupan untuk merespon regulasi-regulasi baru itu. Sehingga implikasinya kadang-kadang terjadi juga pelanggaran-pelanggaran etik disitu. Itu sebenarnya yang soal regulasi," pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Bawaslu Minta Penyelenggara Pemilu Dilindungi Polisi

#DKPP #Ketua DKPP #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Bagikan