Ana Amalia
MerahPutih Politik - Setelah dituding oleh pengamat sebagai partai politik plin plan, Partai Demokrat mengaku geram.
Sekretaris DPP Partai Demokrat, Farhan Effendy mengatakan, dalam demokrasi manapun, tidak ada larangan partai menjadi penyeimbang. Tidak ada kewajiban partai harus menjadi oposisi yang hanya berperan sebagai kontrol dan cenderung kritis semata. Justru kehadiran Demokrat adalah langkah bijak ditengah tradisi politik yang berlaku ekstrim seperti saat ini.
"Pilihan Politik Demokrat adalah tradisi baru, membangun kekuatan dan langkah yang berbeda dibanding dengan partai PDIP yang dulu memerankan partai oposisi," kata Farhan dalam siaran persnya kepada merahputih.com, Jakarta, Senin (15/12).
Farhan yang juga aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) bertanya atas dasar apa Siti Zuhro yang juga analis politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menuding partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai partai tidak berprinsip, plin plan dan tidak punya pendirian.
"Saya katakan komentar mbak wiwik karena motif dan faktor tidak suka saja. Mungkin mbak wiwik benci terhadap Demokrat, khususnya SBY, dan dari dulu saya perhatikan sudah seperti itu," tambah Farhan menegaskan.
Sekedar kilas balik, Siti Zuhro, menilai, sikap Partai Demokrat yang menjadi partai penyeimbang atau partai nonblok menunjukkan bahwa partai tersebut plin plan. Menurut Zuhro, Demokrat tidak memiliki legal standing yang jelas dalam berpolitik.
"Demokrat ini plin plan. Tidak punya legal standing jelas dan membingungkan. Partai seperti itu enggak usah dipilih rakyat," ujar Zuhro, usai menghadiri sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (13/12).
