Ditantang Khofifah Jadikan Pasuruan Singapuranya Jatim, Ini Jawaban Gus Ipul

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 02 Maret 2021
Ditantang Khofifah Jadikan Pasuruan Singapuranya Jatim, Ini Jawaban Gus Ipul

Gus Ipul (dua kanan) saat serah terima jabatan yang disaksikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (1/3/2021). (ANTARA Jatim/Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menantang Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadikan wilayahnya sebagai Singapuranya Jatim.

”Saya membayangkan dan mengajak Gus Ipul menjadikan Kota Pasuruan ini sebagai Singapuranya Jatim,” ujar Khofifah di sela sambutan serah terima jabatan wali kota di gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (1/3) malam.

Ia mengatakan, Singapura memiliki jumlah wilayah dan penduduk yang lebih sedikit dari Jakarta, namun negaranya menjadi paling maju di Asia Tenggara.

Baca Juga:

Saat Khofifah Melantik Gus Ipul, Mantan 3 Kali Rival di Pilgub Jatim

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu optimistis berbekal pengalaman dan kualitas yang dimiliki Gus Ipul, bukan tidak mungkin Kota Pasuruan semakin lebih baik ke depan.

Selain itu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, salah satu program yang menjadi super prioritas adalah Bromo-Tengger-Semeru (BTS).

Menurut Khofifah Kota Pasuruan bisa memanfaatkan program tersebut dengan menjadi “hub” bagi kawasan-kawasan yang berada di dalamnya.

"BTS ini ada Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Malang. Nah, Kota Pasuruan di sini adalah perlintasan dan bisa mengambil celah untuk memanfaatkannya. Meski investasi ada di Kabupaten Pasuruan, tapi Kota Pasuruan harus menjadi ‘hub’ antardaerah," tutur Khofifah, seperti dikutip Antara.

Sementara itu, Gus Ipul menjawabnya sebagai tantangan bahwa daerah yang dipimpinnya diharapkan menjadi Singapuranya Jawa Timur.

"Tentu kami akan berkolaborasi dengan Pemprov maupun pemerintah pusat. Saya dan Mas Adi Wibowo (Wawali) juga telah melakukan perencanaan program untuk mewujudkannya," ujar Wagub Jatim 2009-2019 tersebut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 kepala daerah terpilih, Jumat (25/2). (Foto: MP/Budi Lentera)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 kepala daerah terpilih, Jumat (25/2). (Foto: MP/Budi Lentera)


Pada kesempatan sama, Gus Ipul mengakui masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sehingga perlu ada kerja keras untuk mewujudkan Kota Pasuruan sebagai "Kota Madinah", yaitu Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya.

Sejumlah persoalan yang sudah ada, kata dia, adalah persoalan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang sudah dua tahun didapatkan secara berturut-turut.

"Predikat WDP adalah predikat yang sangat buruk didapatkan sebuah daerah. Artinya, Kota Pasuruan gagal membuat tata kelola keuangan yang sehat," kata dia.

Gus Ipul menargetkan satu tahun pemerintahannya Pemkot Pasuruan harus mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) agar menjadi cerminan tata kelola keuangan baik.

Gus Ipul yang saat ini masih menjabat Ketua PBNU tersebut berharap pemerintah provinsi Jawa Timur bisa membantu Pasuruan.

“Kami sudah menyusun program 99 hari kerja. Kenapa 99? Karena 9 adalah Nawacita (Program Presiden Jokowi) dan 9 lainnya adalah Nawa Bhakti Satya (program Gubernur Khofifah). Maka kalau disejajarkan berarti 99,” papar-nya.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut menjelaskan, program pertama adalah mempercepat penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Maju di Kota Pasuruan, Gus Ipul Dapat Rekomendasi PKS dan PKB

Selain itu, Kota Pasuruan akan meningkatkan kelas Rumah Sakit Purut dan Faskes lainnya, lalu juga akan merintis smart city serta menyiapkan wifi gratis untuk sarana pembelajaran daring.

"Mengintegrasikan area alun-alun, masjid serta kawasan perdagangan dan jasa. Mengembangkan wisata bahari dan revitalisasi kawasan pelabuhan," ucap dia.

Kota Pasuruan juga menargetkan mendapatkan opini WTP serta pengesahan RTRW, berikutnya revitalisasi fasilitas umum, pendidikan dan sarana prasarana taman kota juga akan dipercepat.

“Program terakhir adalah penataan SDM dan struktur kelembagaan birokrasi. Pengembangan koperasi dan UMKM naik kelas,” ucap Gus Ipul. (*)

Baca Juga:

Gus Ipul Minta Doa Agar Istri Cepat Sembuh dari COVID-19

# Saifullah Yusuf #Khofifah Indar Parawansa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Skandal Judol Staf Kemensos Bikin Melongo! 620 Kena Sanksi Berat, 1 Transaksi Sampai Rp 2 Miliar
: Kementerian Sosial jatuhkan sanksi disiplin berat ke 620 ASN terbukti terlibat judi online. Mensos Saifullah Yusuf sebut transaksi ada yang tembus Rp 2 Miliar!
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Oktober 2026
Skandal Judol Staf Kemensos Bikin Melongo! 620 Kena Sanksi Berat, 1 Transaksi Sampai Rp 2 Miliar
Indonesia
Tarif Trans Jatim Digratiskan Saat Hari Perhubungan Nasional 2026
Pengembangan transportasi publik perlu diikuti partisipasi masyarakat agar layanan angkutan umum dapat berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Tarif Trans Jatim Digratiskan Saat Hari Perhubungan Nasional  2026
Berita
Cara Cek Bansos Kemensos 2026 Tahap 3, Langkah Mudah Pakai NIK KTP!
Cek bansos Kemensos go id 2026 tahap 3 lewat HP menggunakan NIK KTP. Simak cara cek penerima PKH, jadwal pencairan, nominal, dan mekanismenya.
ImanK - Minggu, 16 Agustus 2026
Cara Cek Bansos Kemensos 2026 Tahap 3, Langkah Mudah Pakai NIK KTP!
Indonesia
Klarifikasi Polemik Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu, Mensos: Itu Bukan Harga Final
Mensos Gus Ipul menjelaskan polemik pengadaan sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 ribu per pasang. Tegaskan angka itu masih tahap perencanaan dan belum harga akhir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Klarifikasi Polemik Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu, Mensos: Itu Bukan Harga Final
Indonesia
Datangi KPK, Mensos Tegaskan Program Sekolah Rakyat Tak Boleh Dikotori Korupsi
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi KPK untuk berkonsultasi soal tata kelola pengadaan program Sekolah Rakyat agar bebas korupsi dan penyimpangan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Datangi KPK, Mensos Tegaskan Program Sekolah Rakyat Tak Boleh Dikotori Korupsi
Indonesia
93 Sekolah Rakyat Permanen Kemensos Siap Beroperasi Tahun Ajaran Baru 2026
93 Sekolah Rakyat permanen untuk tahun ajaran 2026/2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis bagi keluarga miskin, dengan target 500 sekolah hingga 2029.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
93 Sekolah Rakyat Permanen Kemensos Siap Beroperasi Tahun Ajaran Baru 2026
Indonesia
Viral Sepatu Sekolah Rakyat Capai Ratusan Ribu, Ini Klarifikasi Mensos Saifullah Yusuf
Siswa Sekolah Rakyat mendapatkan empat pasang sepatu yang terdiri dari sepatu harian (sneakers), sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), dan sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Mei 2026
Viral Sepatu Sekolah Rakyat Capai Ratusan Ribu, Ini Klarifikasi Mensos Saifullah Yusuf
Indonesia
Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Tercover BPJS PBI, 15 Juta Penerima Justru dari Golongan Mampu
Mensos RI, Saifullah Yusuf mengungkapkan, 54 juta warga miskin belum terima BPJS PBI. Justru, 15 orang juta penerima berasal dari golongan mampu.
Soffi Amira - Senin, 09 Februari 2026
Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Tercover BPJS PBI, 15 Juta Penerima Justru dari Golongan Mampu
Indonesia
Maidi Resmi Tersangka OTT KPK, Khofifah Tunjuk F Bagus Jadi Plt Walkot Madiun
Wali Kota Madiun Maidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang berlangsung Senin (19/1) lalu.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Maidi Resmi Tersangka OTT KPK, Khofifah Tunjuk F Bagus Jadi Plt Walkot Madiun
Indonesia
Dicopot dari Sekjen, Gus Ipul Enggan Terlibat Terlalu Dalam Konflik Internal PBNU
Gus Ipul tidak mau terlalu dalam terlibat dalam konflik internal PBNU dan memilih menyerahkan penyelesaiannya kepada para kiai.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Dicopot dari Sekjen, Gus Ipul Enggan Terlibat Terlalu Dalam Konflik Internal PBNU
Bagikan