Dishub DKI Tampung Masukan Stakeholder Sebelum Bahas ERP

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 Februari 2023
Dishub DKI Tampung Masukan Stakeholder Sebelum Bahas ERP

Arsip foto - Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/3/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengaku belum melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal aturan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Saat ini Pemerintah DKI tengah fokus menampung masukan-masukan dari masyarakat, khususnya driver ojek online (ojol) terkait wacana ERP ini.

Baca Juga:

Pemprov DKI Batal Tarik Raperda soal ERP, Ojol Ancam Demo Jilid III

"Kami belum bahas penerapan. Kami bahas masukan-masukan dan sarannya dulu," papar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis (16/2).

Syafrin mengungkapkan, setelah pihaknya menerima saran dan masukan dari semua elemen masyarakat, baru lah dilakukan pembahasan di DPRD DKI.

"Tentu saat disetujui, kajian ulang dari sosial ekonomi, kami akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders itu yang akan dibahas," urainya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Pantas Nainggolan mengaku, Eksekutif dan Legislatif belum membahas lanjutan aturan jalan berbayar elektronik atau electronik road pricing (ERP) di Jakarta.

Baca Juga:

DPRD Sarankan Pemprov DKI Tarik Raperda Terkait ERP

Alasannya, Bapemperda mesti menggodok dahulu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Transportasi (RIT). Sekarang ini Bapemperda tengah fokus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RIT tersebut.

"Belum, belum terbahas karena ada raperda rencana induk transportasi (RIT) dulu. nah, raperda RIT ini kita pansus-kan. diitukan ke pansus, jadi harapannya biar terintegrasi semua," kata Pantas, Selasa (6/2).

Pantas menuturkan, pihaknya bukan mengesampingkan, beleid ERP rencananya bakal dibahas bersamaan dengan Raperda tentang RIT. Sehingga pembahasan kedua aturan ini, bejalan beriringan.

"Sekaligus nanti kita bahas, terintegrasi lah," ucap Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (Asp)

Baca Juga:

Kadishub DKI Bantah Cabut Raperda ERP

#Jalan Macet #Dinas Perhubungan #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Dinkes DKI Jakarta mengimbau bayi, balita, dan lansia mengurangi aktivitas di luar rumah saat polusi udara Jakarta sedang tidak baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Indonesia
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Polisi menduga pria tersebut masuk ke area gardu untuk mengambil kabel.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Ketentuan KTP DKI Jakarta tersebut berlaku khusus bagi pendaftar program padat karya, bukan larangan untuk seluruh warga KTP non-DKI untuk bekerja di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Indonesia
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Wilayah sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi dapat menjadi salah satu opsi lokasi pengelolaan sampah.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Indonesia
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
JITEX 2026 akan berlangsung pada 16–19 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
Yusuf Abdillah - Selasa, 01 September 2026
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
Indonesia
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Pramono menyebut ada enam mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan KJMU.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Indonesia
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Tarif TransBandara Rp 15.000 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 685 Tahun 2026.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Indonesia
Posko GRIB Jaya di Kedoya Kebakaran
Laporan kebakaran diterima Petugas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat pada pukul 02.49 WIB.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Posko GRIB Jaya di Kedoya Kebakaran
Indonesia
Enam Perusahaan Penyedia Jasa Kebersihan Disanksi Denda Rp 10 Juta akibat tak Sesuai Izin
. Setiap pihak yang menghasilkan, mengangkut, maupun mengelola sampah harus dapat mempertanggungjawabkan alur penanganannya.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Enam Perusahaan Penyedia Jasa Kebersihan Disanksi Denda Rp 10 Juta akibat tak Sesuai Izin
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Berbasis Sains
OMC dilakukan berdasarkan pemantauan kondisi atmosfer secara real time dan rekomendasi BMKG.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Pemprov DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Berbasis Sains
Bagikan