Dishub DKI Tampung Masukan Stakeholder Sebelum Bahas ERP

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 Februari 2023
Dishub DKI Tampung Masukan Stakeholder Sebelum Bahas ERP

Arsip foto - Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/3/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengaku belum melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal aturan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Saat ini Pemerintah DKI tengah fokus menampung masukan-masukan dari masyarakat, khususnya driver ojek online (ojol) terkait wacana ERP ini.

Baca Juga:

Pemprov DKI Batal Tarik Raperda soal ERP, Ojol Ancam Demo Jilid III

"Kami belum bahas penerapan. Kami bahas masukan-masukan dan sarannya dulu," papar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis (16/2).

Syafrin mengungkapkan, setelah pihaknya menerima saran dan masukan dari semua elemen masyarakat, baru lah dilakukan pembahasan di DPRD DKI.

"Tentu saat disetujui, kajian ulang dari sosial ekonomi, kami akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders itu yang akan dibahas," urainya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Pantas Nainggolan mengaku, Eksekutif dan Legislatif belum membahas lanjutan aturan jalan berbayar elektronik atau electronik road pricing (ERP) di Jakarta.

Baca Juga:

DPRD Sarankan Pemprov DKI Tarik Raperda Terkait ERP

Alasannya, Bapemperda mesti menggodok dahulu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Transportasi (RIT). Sekarang ini Bapemperda tengah fokus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RIT tersebut.

"Belum, belum terbahas karena ada raperda rencana induk transportasi (RIT) dulu. nah, raperda RIT ini kita pansus-kan. diitukan ke pansus, jadi harapannya biar terintegrasi semua," kata Pantas, Selasa (6/2).

Pantas menuturkan, pihaknya bukan mengesampingkan, beleid ERP rencananya bakal dibahas bersamaan dengan Raperda tentang RIT. Sehingga pembahasan kedua aturan ini, bejalan beriringan.

"Sekaligus nanti kita bahas, terintegrasi lah," ucap Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (Asp)

Baca Juga:

Kadishub DKI Bantah Cabut Raperda ERP

#Jalan Macet #Dinas Perhubungan #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Jalan di Jakarta Berlubang, Laporkan Lewat Aplikasi JAKI atau hotline 0213844444
penanganan jalan rusak atau berlubang pascahujan deras dilakukan secara menyeluruh di lima kota administrasi DKI Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Jalan di Jakarta Berlubang, Laporkan Lewat Aplikasi JAKI atau hotline 0213844444
Indonesia
Pramono bakal Perluas Pelabuhan Muara Angke, Atasi Penumpukan Kapal
Perluasan itu diharapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat sebagai solusi jangka menengah atas persoalan kepadatan di Muara Angke.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pramono bakal Perluas Pelabuhan Muara Angke, Atasi Penumpukan Kapal
Indonesia
Pramono Sikat Penjual Tramadol di Kawasan Tanah Abang
Pramono langsung menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI untuk menertibkan peredaran obat keras itu.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Pramono Sikat Penjual Tramadol di Kawasan Tanah Abang
Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Sering Digeruduk Buruh, Gubernur Pramono tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Pramono mengatakan nilai UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 juta bersifat final dengan persetujuan pengusaha dan buruh.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Sering Digeruduk Buruh, Gubernur Pramono tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Indonesia
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Jika terbukti melanggar, nantinya Aiptu Ikhwan akan disanksi sesuai aturan yang ada.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Indonesia
Gubernur Pramono Gencar Gelar Modifikasi Cuaca Atasi Banjir, DPRD DKI: Buang-Buang Duit
Pemerintah DKI mestinya membuat kebijakan yang mampu mengatasi persoalan banjir ini. Salah satunya dengan menata tata ruang Jakarta yang dinilainya amburadul.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur Pramono Gencar Gelar Modifikasi Cuaca Atasi Banjir, DPRD DKI: Buang-Buang Duit
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan Normalisasi Kali Cakung Lama Rampung pada 2027
Pengerukan dilakukan untuk meminimalkan pengendapan sedimentasi yang menurunkan kapasitas tampung air sungai.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur Pramono Targetkan Normalisasi Kali Cakung Lama Rampung pada 2027
Indonesia
Masalah Banjir, Gubernur Pramono Minta Warga tak Buang Sampah Sembarangan
Disiplin warga menjadi faktor krusial agar sistem drainase dan sungai yang ada dapat berfungsi optimal.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Masalah Banjir, Gubernur Pramono Minta Warga tak Buang Sampah Sembarangan
Bagikan