Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengaku belum melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal aturan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Saat ini Pemerintah DKI tengah fokus menampung masukan-masukan dari masyarakat, khususnya driver ojek online (ojol) terkait wacana ERP ini.
Baca Juga:
Pemprov DKI Batal Tarik Raperda soal ERP, Ojol Ancam Demo Jilid III
"Kami belum bahas penerapan. Kami bahas masukan-masukan dan sarannya dulu," papar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis (16/2).
Syafrin mengungkapkan, setelah pihaknya menerima saran dan masukan dari semua elemen masyarakat, baru lah dilakukan pembahasan di DPRD DKI.
"Tentu saat disetujui, kajian ulang dari sosial ekonomi, kami akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders itu yang akan dibahas," urainya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Pantas Nainggolan mengaku, Eksekutif dan Legislatif belum membahas lanjutan aturan jalan berbayar elektronik atau electronik road pricing (ERP) di Jakarta.
Baca Juga:
Alasannya, Bapemperda mesti menggodok dahulu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Transportasi (RIT). Sekarang ini Bapemperda tengah fokus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RIT tersebut.
"Belum, belum terbahas karena ada raperda rencana induk transportasi (RIT) dulu. nah, raperda RIT ini kita pansus-kan. diitukan ke pansus, jadi harapannya biar terintegrasi semua," kata Pantas, Selasa (6/2).
Pantas menuturkan, pihaknya bukan mengesampingkan, beleid ERP rencananya bakal dibahas bersamaan dengan Raperda tentang RIT. Sehingga pembahasan kedua aturan ini, bejalan beriringan.
"Sekaligus nanti kita bahas, terintegrasi lah," ucap Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (Asp)
Baca Juga:
