Mula Akmal
MerahPutih.com - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mengakui dirinya adalah kader PDI Perjuangan (PDIP). Tetapi, dia memastikan kebijakannya saat mengemban tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah selalu berpihak pada rakyat bukan partai.
"Anda tidak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Kalau anda googling di media, sebelum saya dicalonkan yang mukulin saya siapa?," kata Ganjar saat menjadi pembicara di forum kuliah kebangsaan FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9).
Baca Juga:
Ganjar Sebut Pemimpin Bukan Malaikat yang Bisa Tuntaskan Seluruh Masalah
"Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani," imbuhnya.
Ganjar mengklaim dirinya selama 10 tahun atau dua periode memimpin Jawa Tengah selalu membedakan antara posisinya sebagai kader PDIP dan pejabat publik.
"Jadi kita bisa membedakan ketika sudah berada jabatan, maka kalau anda research tentang saya apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya berpihak hanya pada partai saya? Mungkin nyaris anda tidak akan menemukan," ucap Ganjar.
Terkait label petugas partai, Ganjar akan memberikan dua buku kepada seorang mahasiswa FISIP UI. Dia berharap buku tersebut dapat menjawab keraguan tentang objektivitasnya saat mengemban amanah sebagai pejabat negara.
Baca Juga:
Kehadiran Mahfud MD Dinilai Persempit Ruang Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar
"Agar kamu Naufal, kamu bisa mengetahui, kamu akan dikirimi dua buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu bisa menentukan pilihan dengan objektif,” kata Ganjar.
“Siapa yang kamu pilih, tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar, anda cek dulu, anda pastikan, anda yakin nggak dengan saya," sambungnya.
Menurut Ganjar, dalam dua buku tersebut dijelaskan soal bagaimana dia mengambil keputusan-keputusan strategis yang berpihak pada masyarakat.
"Dua buku itu akan menjelaskan, apa yang kami kerjakan. Satu buku itu judulnya hitam putih Ganjar, hitam putih nggak pernah abu-abu, itu yang kamu akan lihat nanti apa keputusan-keputusan ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
