Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 29 Maret 2021
Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah

Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat diwawancarai awak media di Timika. (ANTARA/Evarianus Supar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menegaskan kunjungan kerjanya selama dua hari di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, tidak ada kaitannya dengan agenda politik rencana pembentuk Provinsi Papua Tengah.

"Tidak ada agenda lain, kami hanya fokus pada upaya menyukseskan penyelenggaraan PON XX saja, semoga nanti bisa berjalan sukses," kata Akmad Malik di Timika, Senin (29/3).

Menurut dia, menyangkut rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sampai saat ini belum dilakukan lantaran masih akan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga:

BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

"Untuk pemekaran juga tidak kami bicarakan karena masih persiapan revisi undang-undang," ujarnya.

Akmal Malik tiba di Timika pada Minggu (28/3) dan langsung menggelar pertemuan dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada malam harinya.

Dalam pertemuan itu, Akmal Malik mendapatkan masukan dari Pemkab Mimika tentang kesiapan Timika sebagai salah satu klaster penyelenggara PON XX Papua pada 2-15 Oktober 2021, dimana hal itu akan dilaporkan kepada Mendagri Tito Karnavian yang akan melakukan kunjungan kerja ke Timika dalam waktu dekat ini.

Setelah berkunjung ke Timika, Akmal Malik selanjutnya bertolak ke Jayapura untuk agenda serupa mengingat Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke juga merupakan klaster penyelenggara PON XX.

Peta Provinsi Papua dan Papua Barat. (Foto: MP/Google Maps)
Peta Provinsi Papua dan Papua Barat. (Foto: MP/Google Maps)

Akmal Malik menegaskan kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua juga menjadi tanggung jawab Kemendagri.

"Kami melakukan identifikasi apa-apa yang masih kurang dan belum jelas untuk diselesaikan secara bersama-sama. Kami menyarankan kepada Bupati Mimika untuk mengundang semua pihak mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten agar jelas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan PON XX nanti bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Ia menambahkan, tata kelola tugas dan fungsi dari masing-masing bidang harus diuraikan secara jelas sehingga bisa siapa melakukan apa dan siapa bertanggung jawab terhadap apa tidak lagi menjadi polemik.

Baca Juga:

Jika Berbuat Onar di Ruang Sidang, Rizieq Shihab Bisa Diadili di Papua

Sejumlah pihak memanfaatkan kunjungan kerja Dirjen Otda dan Mendagri dalam waktu dekat ke Timika untuk mendorong percepatan pembentukan Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Timika.

Bahkan di atas tulisan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika yang beralamat di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Karang Senang SP3, Distrik Kuala Kencana, terpampang spanduk bertuliskan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah. (*)

Baca Juga:

Propam Polri Periksa Kapolresta Malang yang Serukan Tembak Mahasiswa Papua

#Papua #Papua Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Pesawat Smart Air PK-SNS rute Nabire–Kaimana alami gangguan mesin dan mendarat darurat di Nabire. Seluruh penumpang selamat, Kemenhub lakukan investigasi.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan hendak memindahkan 1 juta orang Israel ke Papua, Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 yang mengguncang kawasan Maluku Tengah, Maluku, pagi tadi getarannya terasa hingga Papua.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Bagikan