Direktur Namarin Siswanto Rusdi Geram dengan Rencana Mogok SP JICT

MerahPutih.Com - Kisruh Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) dengan manajemen belum juga mereda. Belakangan kedua kubu sering adu hastag di media sosial, Puncaknya SP JICT mengancam akan melakukan mogok.

Kondisi ini menurut Direktur Namarin Siswanto Rusdi, harus segera diatasi. Sebab menurutnya pelabuhan itu milik publik bukan milik SP JICT.

"Pelabuhan itu milik publik, bukan miliknya SP JICT. Jangan sandera terminal dengan ancaman mogok terus-menerus," kata Direktur Namarin Siswanto Rusdi saat dihubungi di Jakarta, Senin (31/7), terkait rencana para pekerja itu yang akan mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017.

Kebiasaan SP JICT menyendera terminal dengan aksi mogok mengganggu pengguna jasa dan juga mengancam aktivitas ekonomi logistik secara nasional.

Menurut Rusdi pihaknya merasa prihatin atas perkembangan yang ada karena bila mogok terjadi maka hal itu dapat mempengaruhi pelayanan terhadap pengguna jasa yang bersandar di terminal PT JICT.

"Terminal tersebut merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan kepelabuhanan/logistik yang lebih luas, aksi mogok dipastikan akan mengganggu operasional fasilitas terkait," katanya.

Rusdi menilai apa yang terjadi saat ini adalah tak lebih dari kegaduhan SP JICT dengan manajamen PT JICT terkait tuntutan mereka atas pembayaran bonus tahunan.

"Dalam setiap aksi mereka mengaku memperjuangkan kehendak dan selalu menggunakan jargon untuk 'kepentingan nasional' dan mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika tuntutannya tidak disetujui," katanya.

Beberapa waktu sebelumnya, kata Rusdi SP JICT juga merencanakan aksi yang sama namun batal digelar setelah berunding dengan pihak manajemen PT JICT.

Oleh karena itu, Rusdi menilai ancaman mogok sudah menjadi senjata SP JICT dalam memaksakan kehendak mereka dan mereka akan menyandera terminal peti kemas sebagai alat untuk negosiasi (bargaining). Karenanya, pada derajat tertentu, SP JICT sudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari hak yang diberikan oleh UU kepada mereka.

Ia juga menambahkan aksi mogok yang akan dilakukan oleh SP JICT kehilangan semua alasan pembenar.

"Semua orang tahu pendapatan pekerja JICT paling tinggi se-Indonesia. Sehingga, keinginan mereka yang meminta perbaikan kesejahteraan melalui bonus terasa menampar harga diri pekerja lain yang masih berkutat memperjuangkan hak normatif mereka," kata Rusdi.

Jadi, lanjutnya dia berharap SP JICT berhenti membodohi publik dengan aksi mereka yang selalu dibungkus nasionalisme itu sehingga jangan sampai publik muak dengan mereka. Karena itu, sekali lagi dia meminta SP JICT mengurungkan niat menggelar aksi mogok dan fokus bekerja demi kelancaran proses bongkar-muat peti kemas di Tanjung Priok.

"Dengan bekerja benar para pekerja JICT akan dinilai publik sebagai manusia yang bersyukur atas kesejahteraan yang telah dinikmati selama ini," demikian Siswanto Rusdi.

Direktur Utama PT JICT Gunta Prabawa menyatakan demi menjamin kelancaran proses kegiatan bongkar muat dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, maka pihaknya telah memiliki rencana darurat (contingency plan).

"Kami menyiapkan rencana kontingensi guna menjamin kelancaran proses kegiatan bongkar muat dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang menurun, yaitu melakukan langkah-langkah pengalihan layanan pelanggan ke terminal lain di Tanjung Priok," kata Gunta Prabawa.(*)

Sumber: ANTARA