Dinilai Teledor, Jokowi Harus Tegur Keras Menteri Pratikno

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 08 Juli 2015
Dinilai Teledor, Jokowi Harus Tegur Keras Menteri Pratikno

Menteri Sekretaris Negara (Tengah) Pratikno (Antara Foto/Prasetyo Utomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Analis politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo angkat bicara terkait kesalahan teknis yang dilakukan oleh Kementerian Sekretaris Negara. Karyono menyarankan Presiden Joko Widodo harus segera memanggil Mensesneg Pratikno.

"Mensesneg harus dapat teguran keras," kata Karyono kepada Merahputih.com menanggapi kesalaham teknis Kemensesneg dalam menulis singkatan BIN, Jakarta, Rabu (8/7).

Karyono yang juga bekas aktivis GMNI menambahkan sebagai Mensesneg Menteri Pratikno dituntut harus teliti sebab ia adalah pembantu dekat Presiden.

"Intinya tidak boleh teledor," sambung Karyono.

Masih kata Karyono, ia menilai kesalahan yang dilakukan Menteri Pratikno bukan kali ini saja terjadi.

Beberapa waktu silam publik dihebohkan dengan isi pidato Presiden Joko widodo yang mengatakan Presiden Sukarno lahir di Blitar. Belakangan salah satu tim komunikasi publik Presiden Jokowi, Sukardi Rinakit pasang badan dan dia mengaku sebagai orang yang paling bertanggung jawab ataas kesalahan tersebut.

Kemudian kesalahan lain yang dibuat Pratikno adalah soal lolosnya Peraturan Presiden No.39 Tahun 2015 Tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat Negara. Dalam Perpres terbaru ini disebutkan adanya penambahan fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara, dari Rp 116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta.

Perpres tersebut mendapat kritik tajam dari rakyat Indonesia. Usai dihujani kritik keras dari banyak pihak, akhirnya Presiden Jokowi mencabut Perpres uang muka mobil pejabat.

"Saya rasa kesalahan semacam itu tidak akan terjadi jika Menteri Pratikno teliti dengan semua berkas dan dokumen yang akan ditandatangi Presiden," demikian Karyono.

Untuk diketahui Kementerian Sekretaris Negara salah menulis singkatan BIN. BIN yang seharusnya kepanjangan dari Badan Intelijen Negara (BIN) ditulis menjadi Badan Intelijen Nasional (BIN). Terkait dengan hal tersebut Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretaris Presiden Djarot Sri Dulistiyo mengakui kesalahan teknis penulisan singkatan BIN.

Atas kesalahan tersebut, Djarot menyampaikan permohonan maaf. Kedepannya, ia berjanji akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan administrasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan. (bhd)

BACA JUGA: 

Salah Tulis Singkatan BIN, Setneg Coreng Citra Presiden Jokowi 

Kemen Setneg Akui Salah Tulis Singkatan BIN 

Kemen Setneg Sebar Undangan Revisi Salah Tulis Singkatan

 

#Badan Intelijen Negara (BIN) #Presiden Jokowi #Mensesneg #Pratikno
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Polri dan DPR untuk mencegah gelombang PHK serta melindungi hak pekerja.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Indonesia
Prabowo Batal Hadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan, Fokus Selesaikan Agenda Dalam Negeri
Prabowo dipastikan batal menghadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan. Istana menyebut Presiden memilih fokus menyelesaikan berbagai agenda prioritas di dalam negeri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Prabowo Batal Hadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan, Fokus Selesaikan Agenda Dalam Negeri
Indonesia
Mensesneg Minta Masyarakat tak Mudah Terpengaruh Narasi Menyesatkan Terkait Kondisi Ekonomi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus bekerja keras menangani berbagai persoalan ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Mensesneg Minta Masyarakat tak Mudah Terpengaruh Narasi Menyesatkan Terkait Kondisi Ekonomi
Indonesia
Mensesneg Tanggapi Ultimatum BEM SI soal Rupiah, Klaim Pemerintah Terus Bekerja Keras
Mensesneg Prasetyo Hadi merespons ultimatum BEM SI yang memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Mensesneg Tanggapi Ultimatum BEM SI soal Rupiah, Klaim Pemerintah Terus Bekerja Keras
Indonesia
Istana Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG, BGN Masih Lakukan Kajian
Istana menyebut pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis masih dalam tahap kajian Badan Gizi Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Istana Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG, BGN Masih Lakukan Kajian
Indonesia
Mensesneg: Anggaran MBG Bukan Dipangkas, Kebutuhan Program Sedang Dihitung Ulang
Mensesneg menegaskan anggaran MBG bukan dipangkas. Pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan dana seiring perbaikan tata kelola dan efisiensi program.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Mensesneg: Anggaran MBG Bukan Dipangkas, Kebutuhan Program Sedang Dihitung Ulang
Indonesia
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
UU Polri terbaru juga memberi kewenangan kepada presiden memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
Indonesia
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membacakan langsung draf perubahan pasal krusial mengenai masa pensiun jenderal polisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Indonesia
Prabowo Bakal Lantik Pimpinan Baru BGN dan Said Iqbal di Istana Negara Sore ini
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan melantik beberapa pejabat pada Senin (8/6). Presiden Buruh, Said Iqbal, juga ikut dilantik.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Prabowo Bakal Lantik Pimpinan Baru BGN dan Said Iqbal di Istana Negara Sore ini
Indonesia
Respon Usulan Menteri HAM soal Jabatan Nonoperasional Polri Diisi Sipil, Mensesneg: Semua Dilihat Kebutuhannya
Mensesneg Prasetyo Hadi merespons usulan Menteri HAM Natalius Pigai agar jabatan nonoperasional Polri dapat diisi kalangan sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 06 Juni 2026
Respon Usulan Menteri HAM soal Jabatan Nonoperasional Polri Diisi Sipil, Mensesneg: Semua Dilihat Kebutuhannya
Bagikan